Tak Lama Lagi Mantan Bendahara Desa Citemu Bebas dari Status Tersangka
Status tersangka terhadapnya dalam kasus korupsi dana desa Desa Citemu tak lama lagi akan dicabut atau dibatalkan oleh aparat kepolisian.
Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
Polisi menduga Nurhayati melanggar Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Menurut polisi, Nurhayati turut melakukan dan terlibat karena telah 16 kali menyerahkan anggaran secara sadar ke Supriyadi, bukan kepada aparat desa yang seharusnya.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, pihaknya berencana menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Nurhayati.
Menurut Agus, penerbitan SP3 itu dilakukan setelah Biro Wasidik melakukan gelar perkara dan disimpulkan bahwa tidak ditemukan cukup bukti agar kasus tersebut dilanjutkan ke persidangan.
"Hasil gelarnya ya tidak cukup bukti, sehingga tahap duanya tidak dilakukan. Semoga hasil koordinasi Kapolres dan Direskrimsus dengan Aspidsus dan Kejari mengembalikan P21-nya, sehingga kita bisa SP3," ujar Agus, dikutip dari Tribunnews, Sabtu (26/2/2022).
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan eksaminasi perkara Nurhayati dalam kasus dugaan korupsi APBDes Citemu, Kabupaten Cirebon.
Kejati Jabar melakukan monitoring terhadap perkara yang ditangani Kejari Cirebon itu.
"Cirebon bagian dari wilayah Kejati Jabar, oleh karena itu kesempatan ini, kami dari kejaksaan eksaminasi atas tindak pidana korupsi tahun anggaran 2018-2020 atas nama tersangka N," ucap Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono, Sabtu. (*)
