Berita Kulon Progo Hari Ini

JPW Minta KY Kawal Persidangan Kasus Pencabulan di Ponpes Kulon Progo

Jogja Police Watch mendesak Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap persidangan tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM
Kediv Humas JPW Baharuddin Kamba 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jogja Police Watch (JPW) mendesak Komisi Yudisial (KY) melakukan pengawasan terhadap persidangan tersangka M alias S pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Kulon Progo , yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kediv Humas JPW Baharuddin Kamba mengatakan, tersangka S saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Wates, Kabupaten Kulon Progo .

Bersamaan dengan itu dilakukan penyerahan barang bukti dari Polres Kulon Progo ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo , karena berkas dinyatakan lengkap atau P - 21. 
 
Peran KY sangat penting untuk nantinya melakukan pemantauan atas persidangan dalam menjaga independensi, kode etik perilaku hakim, harkat martabat, marwah para hakim yang menyidangkan serta kejujuran dalam persidangan nantinya. 

Baca juga: Ketua DPRD Kulon Progo Tegaskan Pemkab Jamin Proses Hukum Pencabulan Santriwati Secara Profesional

Untuk itu JPW dalam waktu yang tidak terlalu lama, lanjut Baharuddin Kamba, akan koordinasikan perihal tersebut dengan Komisi Yudisial

Karena tersangka S dalam kasus ini diketahui adalah seorang tokoh masyarakat, kiai yang memiliki basis massa besar, yang dikhawatirkan adalah bias, tekanan atau intimidasi terhadap saksi korban. 

''Kami harapkan nantinya hakim majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat obyektif berdasar fakta-fakta persidangan yang terungkap,'' ujar Baharuddin Kamba.

Selain itu, JPW juga meminta pihak kepolisian memastikan persidangan nantinya terhadap tesangka S berlangsung aman. 

"Tidak perlu ada pengerahan massa di Pengadilan Negeri Wates dari pihak mana pun, karena biasanya sidang berlangsung secara tertutup karena saksi dan korbannya dibawah umur dan kasusnya adalah mengenai kesusilaan yakni dugaan perbuatan cabul," ungkapnya.

Dia menjelaskan, aturan sidang tertutup sebagaimana yang diatur pada pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 17 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta pasal 64 huruf (h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Baca juga: Jogja Police Watch Minta Transparansi Penanganan Kasus Pencabulan di Ponpes Kulon Progo

Di samping itu, JPW meminta Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proaktif memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban selama persidangan berlangsung.

Terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap tersangka S, yakni pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Jika dilihat dari pasal-pasal yang disangkakan, atau ancaman pidana terhadap tersangka S sudah tepat. 

Tinggal nantinya hakim majelis memutus atau menjatuhkan vonis menggunakan pasal yang mana. 

JPW berharap hakim nantinya dalam memutus perkara ini juga dapat menerapkan pemberatan hukuman atau pidana tambahan sebagaimana diatur pasal 82 ayat (2) Perpu 1/2016, yakni pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 82 Perpu 1/2016 ini. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved