Berita Kriminal Hari Ini

Jogja Police Watch Minta Transparansi Penanganan Kasus Pencabulan di Ponpes Kulon Progo

Jogja Police Watch (JPW) meminta adanya transparansi dalam penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantre

IST
Ilustrasi Korban Pencabulan Anak 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Jogja Police Watch (JPW) meminta adanya transparansi dalam penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren ( Ponpes ) di wilayah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo terhadap anak asuhnya, AS (15) 

Meski tersangka, S saat ini sudah mendekam di Rutan Kelas II B Wates.

Namun proses penanganannya sejauh ini terkesan ditutup-tutupi. 

Baca juga: Rumah Warga Ponjong Gunungkidul Digeledah Densus 88, Sejumlah Barang Diamankan

Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW) , Baharuddin Kamba mengatakan JPW terus mengawal kasus ini hingga proses persidangan nanti. 

Ia juga menilai perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Termasuk pemeriksaan terhadap Bid Propam Polda DIY dan Mabes Polri jika diperlukan. 
 
"Dorongan JPW, Propam Polda DIY maupun Mabes Polri bisa melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum polisi yang menangani kasus ini. Baik kode etik dan disiplin internal kepolisian kalau misalnya ada dugaan ditutup-tutupi," ucapnya saat dihubungi, Selasa (15/2/2022). 

Sebelumnya, JPW juga pernah mendesak polri agar tetap tegas melakukan pengungkapan kasus tanpa melihat latar belakang tersangka yang menyandang status sebagai seorang kyai. 

Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu adanya perlindungan terhadap pihak keluarga maupun saksi korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas kasus ini.

Agar tidak ada intimidasi dari pihak manapun terhadap saksi maupun korban

"Jangan sampai tersangka S sudah ditahan namun ada intimidasi terhadap korban maupun keluarganya serta saksi lainnya sehingga tidak berhasil mengungkap fakta-fakta di persidangan," terangnya. 

Di samping itu, JPW berharap adanya pemaksimalan vonis pidana maupun denda terhadap pelaku dugaan pencabulan ini. Sehingga ada efek jera bagi pelaku. 

Selain itu perlu ada pendampingan berupa trauma healing dari dinas atau lembaga terhadap korban

"Siapapun pelaku pencabulan harus diproses hukum secara adil, transparan dan profesional tanpa melihat latar belakang terduga pelaku," kata Kamba. 

Baca juga: Sebanyak 11 WBP Lapas Kelas II A  Yogyakarta Dapat Asimilasi Covid-19

Senanda Penasehat Hukum korban , Tommy Susanto mengaku sejauh ini tidak ada keterbukaan informasi dari penegak hukum dalam hal ini polisi yang menangani kasus ini. 

"Dari saya sebagai penasehat hukum korban juga tidak mendapatkan informasi terhadap perkembangan kasus ini. Tau-tau sudah P21 (berkas lengkap). Sehingga polisi harus benar-benar menjelaskan agar ada keterbukaan informasi," kata Tommy. 

Terkait hal itu, wartawan telah berupaya mengkonfirmasi Kapolres Kulonprogo, AKBP Muharomah Fajarini melalui sambungan telepon WhatsApp.

Namun hingga berita ini ditulis yang bersangkutan enggan memberikan tanggapan. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved