Berita Kota Yogya Hari In

BPJS Ketenagakerjaan DIY Tepis Anggapan Uang Iuran Buruh Yogyakarta untuk Bangun Ibu Kota Baru

Buruh di Yogyakarta sudah resah dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/ Ardhike Indah
Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan DIY, Indriyatno 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Buruh di Yogyakarta sudah resah dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ( JHT ).

Sebab, dari peraturan itu, JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Padahal, masih banyak buruh yang menganggap bahwa JHT adalah jaring pengaman ketika kontrak kerja mereka sudah diputus.

Ranto, salah seorang buruh di bidang retail mengatakan, Permenaker itu membuat dirinya dan sejumlah rekan berpikir buruk.

“Saya tidak suudzon pak, hanya berpikir buruk saja. Mengapa Menteri Ida ini mengeluarkan peraturan seperti ini? Apa karena Menteri Keuangan? Apa karena negara tidak punya uang?” tanyanya saat audiensi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Jadi Kawasan Ideal Gelar Turnamen, Dua Kejuaraan Tenis di DIY Pecahkan Rekor Peserta Terbanyak

Lebih lanjut, Ranto juga mengatakan banyak dari buruh yang curiga bahwa uang iuran mereka dipakai untuk membangun Ibu Kota Baru, Nusantara.

“Teman-teman ini punya pikiran jelek. Jangan-jangan uangnya buat bangun ibu kota? Ini menimbulkan kecurigaan. Menterinya ini menambah dosa kami karena jadi berprasangka,” tambah Ranto.

Tidak hanya itu, mereka juga takut kalau nasib BPJS sama dengan Asabri, Bumiputera, dan Jiwasraya yang dikorupsi dan merugikan masyarakat.

Menjawab hal tersebut, Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan DIY, Indriyatno mengatakan buruh tidak perlu khawatir dengan haknya yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab, setiap tahun, pihaknya akan selalu diaudit oleh KPK, BPK dan Kejaksaan. Dari hasil audit itu, tidak pernah ditemui adanya temuan yang meragukan.

“Dana itu ada. Teman-teman pekerja tidak perlu ragu dan resah. Setiap tahun, kami ini diaudit, tidak ada temuan yang meragukan,” ucapnya meyakinkan.

Indriyatno juga membuka ruang diskusi sebesar-besarnya kepada para buruh. Ia meminta rekan pekerja untuk menghubunginya apabila ada pertanyaan.

Menurutnya, dengan cara seperti itu, timbul kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Segera Dimulai

“Sebenarnya, permenaker itu kan seperti mengembalikan JHT kepada khitahnya, yakni sebagai jaminan di hari tua,” tambahnya.

Dikatakannya, permenaker muncul lantaran berdasarkan data yang ada, harapan hidup manusia Indonesia semakin tinggi. 

Namun, itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan di usia tua. Maka, pemerintah tidak mau masyarakat justru tidak memiliki apa-apa ketika sudah memasuki masa tidak produktif.

“Secara nasional, di tahun 2020, JHT ini banyak diambil oleh pekerja yang mengundurkan diri. 75,76 persen datanya. Kemudian, 19,11 persen yang mengambil karena terkena PHK. Sementara, hanya 5,13 persen orang yang mengambil JHT karena pensiun,” tandasnya. (Ard)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved