Tahap Pertama Ada 5.716 Anggota TNI/Polri akan Boyongan ke IKN Nusantara
Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan anggota TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN dan jajarannya.
Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemindahan ASN, prajurit TNI dan Polri ke Ibu kota negara (IKN) Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap.
Rencananya, pada tahap pertama akan ada 7.687 ASN, TNI dan Polri yang akan boyongan ke Kalimantan Timur.
Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan anggota TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN dan jajarannya.
Jumlahnya mencapai 5.716 orang.
Sementara untuk ASN, pada tahap pertama hanya sebanyak 1.971 orang.
Hal itu disampaikan oleh Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta.
"Rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal, yakni sebanyak 7.687 orang," ujar Febry dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.
"Dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya. Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi," lanjutnya.
Baca juga: UU IKN Digugat Ormas Poros Nasional Kedaulatan Negara ke MK
Febry menegaskan, KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan dalam kebijakan ini.
Sebab hal itu nantinya juga menyangkut pembagian jumlah yang berkantor di sharing office.
Merujuk kepada kondisi ini, Febry mengungkapkan, Kementerian PUPR siap membangun hunian untuk ASN dan TNI-Polri di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Kementerian PUPR siap membangun sejumlah 2.500 unit hunian untuk tahap awal.
"Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," tutur Febry.
Febry menjelaskan, jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan Anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN.
Hal ini, ucap Febry, terkait dengan masalah pembiayaan.
"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," ungkapnya.
"Tapi itu tidak akan jadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," tambahnya. (*)
