Berita Kota Yogya Hari Ini

Pemkot Yogyakarta Masih Pekerjakan 1.000 Tenaga Teknis, Diyakini Tidak Melanggar PP 49/2018 

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai mengantisipasi aturan PP No. 49/2018 yang melarang adanya pegawai di luar PNS dan PPPK per 2023 mendatang.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/ Azka Ramadhan
Kompleks Balai Kota Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai mengantisipasi aturan PP No. 49/2018 yang melarang adanya pegawai di luar PNS dan PPPK per 2023 mendatang.

Yaitu, lewat skema penyedia jasa perorangan, atau tenaga teknis, yang diyakini tidak melanggar aturan tersebut. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, mengatakan, sejak dua tahun terakhir, pegawai yang tidak masuk kategori PPPK dan PNS diarahkan sebagai penyedia jasa perorangan, sehingga komponennya tak masuk di belanja pegawai. 

Baca juga: Polres Magelang Targetkan Vaksinasi Anak Rampung Januari 2022

"Tenaga teknis, jadi ketika statusnya sebagai penyedia jasa perorangan itu kan tidak masuk komponen belanja pegawai, yang dipermasalahkan Pak Tjahjo Kumolo (Menteri PAN-RB), ya," tandas Dedi, Selasa (18/1/2022). 

Hanya saja, pihaknya tetap mendorong agar para tenaga teknis di lingkungan Pemkot Yogyakarta, bisa diterima jadi PNS, atau PPPK, untuk status kepegawaian yang lebih jelas.

Terlebih, ia meyakini, dengan pengalaman yang mereka miliki, rasanya tidak kesulitan melewati deretan tes. 

"Artinya, dengan pengalaman mereka bekarja di instansi pemerintah dengan problematika, atau permasalahan, bisa menjadi bekal mereka untuk mengikuti ujian masuknya itu. Karena punya pengalaman, misal tes kompetensi bidang, mereka tentu sudah sangat menguasai," terangnya. 

Dedi menuturkan, sejauh ini, terdapat sekitar 1.000 tenaga teknis yang tersebar di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta.

Ia pun tidak menampik, keberadaan tenaga non- PNS tersebut sangatlah krusial, dalam mengurangi beban kerja ASN yang berlebih. 

"Kalau di PP tersebut diartikan tidak boleh ada yang lain, cuma ASN dan PPPK, maka beban kerjanya sangat berat, ya. Keterisian kita kan sekitar 60 persen. Jadi, pekerjaan yang seharusnya diampu 100 orang, di tempat kita hanya 60. Beban kerjanya sangat berat tentu saja," urainya. 

Akan tetapi, ia meyakini, pengangkatan tenaga teknis itu sama sekali tak menyalahi ketentuan yang tertuang dalam PP No. 49/2018.

Sebab, status tenaga teknis jelas berbeda dengan honorer yang keberadaannya telah dilarang oleh Kementerian PAN-RB, per tahun 2023 mendatang. 

Baca juga: Dua Kali Tertunda, Sebanyak 29 Calon Jemaah Umrah DI Yogyakarta Akhirnya Berangkat ke Tanah Suci

"Nah, itu kan bentuk antisipasi kita, dengan penyedia jasa perorangan. Sehingga, kalau statusnya begitu, maka tidak melanggar aturan PP, seperti pengandikan Pak Tjahjo, ya. Bukan honorer kan, tidak melanggar PP," ucapnya. 

Terlebih, kran CPNS yang sudah dibuka dalam beberapa tahun terakhir pun terbukti tidak bisa memenuhi formasi-formasi lowong di tubuh Pemkot Yogyakarta. Sebab, ASN yang pensiun, jumlahnya selalu tidak kalah besar. 

"Lagipula itu kan pusat yang memberikan kuota. Kemarin (2021) kita dapatnya 500 formasi. Tahun ini, harapan kami bisa dapat segitu juga, tidak ada pengurangan. Toh, 500 formasi sebenarnya masih jauh dari kebutuhan kami, sehingga butuh tenaga teknis," ungkapnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved