Lapak Sementara untuk Relokasi PKL Malioboro di eks Gedung Dispar DIY Ditarget Rampung Bulan Ini

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Akhir Desember 2021 menjadi target yang realistis bagi Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta untuk menyelesaikan tempat relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro.

Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY Srie Nurkyatsiwi saat diwawancara mengatakan, proses pembangunan lapak sementara, yang berada di eks Gedung Dinas Pariwisata DIY sudah harus selesai akhir bulan ini.

Lapak tersebut menjadi lokasi pertama relokasi para PKL yang berada di kawasan Malioboro.

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta 27 Desember 2021: Tambah 3 Kasus Baru, 13 Pasien Sembuh

Sedangkan lokasi kedua yakni di bekas Gedung Bioskop Indra sampai dengan saat ini masih dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana (Sarpar) oleh pemerintah setempat.

“Malioboro sudah nasional, ini bukan program membuat produk tetapi sebuah kesiapan. Untuk eks Dispar selesai Desember ini. Untuk di eks Bioskop Indra karena bangunan sudah lama, sekarang kami hanya proses lebih kepada penataan terhadap sarpras. Harapannya akhir Desember siapkan modul-modulnya,” katanya, Senin (27/12/2021).

Secara tata letak, dua tempat yang dipilih pemerintah untuk merelokasi para PKL itu masih berada di kawasan Malioboro.

Siwi menjelaskan, untuk saat ini sudah ada 1.700 PKL yang telah terdata dan siap untuk direlokasi.

“Proses koordinasi dengan teman-teman PKL jalan terus, pemda DIY dengan Kota koordinasi. Data sementara 1.700 PKL yang ada di area Malioboro dan sekitarnya. Karena data pasti kami merekap legalitasnya,” ungkapnya.

Pendataan dilakukan untuk menentukan mana para PKL yang harus dipindahkan ke eks Bioskop Indra, dan mana saja PKL yang akan dipindah ke eks Dispar DIY. 

“Nanti kami petakan yang masuk Indra mana dan eks Dispar mana. Karena gak mungkin mereka jadi satu. Kami terus berbenah agar apa yang yang menjadi program pemda ini bukan relokasi, tetapi setelah relokasi bisa hidup dari sisi keamanan, dan kenyamanan pengunjung,” imbuhnya.

Melihat progres terkini, Siwi menegaskan bahwa Januari 2022 menjadi target yang harus dikejar untuk merelokasi para pedagang di Malioboro. 

“Harapannya Januari menjadi bulan yang kami targetkan. Karena 1.700 itu sudah legal terdata. Dan kewenangan pendataan itu kan ada di Kota,” tegasnya.

Baca juga: Wacana Kurikulum Baru, Disdikpora Gunungkidul Optimistis Bisa Mengikuti Kebijakan Tersebut

Kabar terkini terkait rencana relokasi PKL pun turut direspon oleh salah satu pedagang bakpia di Jalan Malioboro bernama Aji Irawan.

Dia berharap Pemda DIY menunda rencana relokasi pedagang di kawasan itu dalam kurun satu atau dua tahun lagi.

Alasannya saat ini iklim transaksi di kawasan Malioboro belum terlihat stabil, sehingga dikhawatirkan adanya tempat baru justru mematikan usahanya itu.

“Kalau bisa ya ditunda satu atau dua tahun lagi. Karena ekonomi di sini kan belum stabil. Ya, minimal habis lebaran lah. Jangan awal tahun depan,” pungkasnya. (hda)