Visi Misi Calon Presiden Akan Mengacu kepada PPHN
Ya tetap harus ada visi misi calon presiden. Tentu harus mengacu kepada PPHN. Jadi di sini, akan muncul ide dan gagasan besar dari calon presiden itu.
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Isu Pokok-Pokok Haluan Negara terus hangat dibicarakan.
Bagi Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat, Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN ini merupakan pijakan untuk memandu pembangunan berkesinambungan.
Lalu dengan adanya PPHN, apakah visi dan misi calon presiden masih dibutuhkan?
“Ya tetap harus ada visi misi calon presiden. Tentu harus mengacu kepada PPHN. Jadi di sini, akan muncul ide dan gagasan besar dari calon presiden itu,” ungkap Djarot Saiful Hidayat di Yogyakarta, Sabtu (18/12/2021).
Djarot yang tercatat sebagai politisi PDI Perjuangan ini
hadir dalam gelaran Dengar Pendapat Masyarakat dengan tema Pokok-Pokok Haluan Negara, Sabtu (18/12/2021) di Ingkung Grobog Yogya.
Acara dipandu politisi muda yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto itu juga menghadirkan pembicara Badrun Alaena dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam paparannya, Djarot Saiful Hidayat menyatakan pentingnya PPHN hadir untuk memandu pembangunan yang berkesinambungan. Sebab, PPHN akan menjadi arah bagaimana wajah Indonesia ke depan.
“Hadirnya PPHN akan meningkatkan sinergi arah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Djarot dalam dialog yang dihadiri Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, anggota dewan dan para camat, serta sejumlah organisasi.
Djarot kemudian menjelaskan kajian yang harus dilakukan adalah tentang bentuk hukum dari PPHN itu, yakni apakah itu dalam bentuk Tap MPR, Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Hal lain yang perlu dikaji adalah tentang substansi.
Tanpa Haluan Negara, akan terjadi ketidaksinambungan pembangunan. Siapa yang menjamin ada kelanjutan atas pembangunan yang dibangun kalau tanpa Haluan Negara.
“Saya bertemu dengan masyarakat, pertanyaannya, perlu nggak Haluan Negara. Jawabannya yes, perlu,” ungkap Djarot.
Di era Bung Karno, sudah dirumuskan bagaimana 50 tahun ke depan akan menjadi seperti apa, dirumuskan dalam Tap MPR. Kemudian di masa Soeharto ada GBHN yang juga ada Tap MPR.
Djarot yang berpengalaman sebagai wali kota, sebagai wakil gubernur dan gubernur, bertanya dengan kolega soal visi misi dan ternyata yang menyusun adalah tim sukses dan lainnya.
Sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam pembangunan sebelumnya dan yang akan datang.
Di sisi lain, Djarot berbicara terkait sistem presidential dan sistem ini akan kuat jika seorang presiden didukung fraksi yang kuat di DPR.
Untuk itu, sekali lagi, Djarot menekankan tentang pentingnya kajian PPHN yang ditujukan agar terjadi pembangunan berkesinambungan. (*)
