Warga Wajib Punya Dokumen Kesehatan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasatpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, sekitar 500 personelnya bakal diterjunkan untuk pengawasan prokes saat Nataru. Mereka akan dibagi menjadi enam regu, dengan skema tiga regu bertugas di perbatasan, dan tiga regu lainnya akan berkeliling di dalam kota.

“Jadi kami beri pemahaman bahwa PPKM Level 3 memang tidak ada, tapi diganti PPKM Nataru. Cek poin dihilangkan tetapi diganti pemeriksaan acak. Dari Satpol PP DIY ada tiga regu yang berjaga diperbatasan, tiga regu ke tempat-tempat umum,” katanya, Kamis (9/12/2021).

Untuk di kawasan Malioboro, Noviar menegaskan pihaknya mengaku kesulitan jika memeriksa pengendara yang melintas di jalan itu. Alasannya, pemeriksaan pengendara motor di kawasan Malioboro berpotensi menimbulkan kemacetan, oleh sebab itu khusus di kawasan Malioboro nantinya hanya dilakukan tes swab antigen serta pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan secara acak.

“Di sana enggak mungkin kami lakukan pemeriksaan karena bisa terjadi kemacetan. Paling hanya ke pengunjungnya saja. Nanti kami periksa secara acak. Nah, kalau enggak punya dokumen kesehatan, ya, nanti kita minta keluar dari Malioboro,” tandasnya

Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, berharap tidak muncul klaster pariwisata ketika masyarakat menikmati libur natal 2021 dan tahun baru 2022.

“Nah, saya berharap tidak ada (klaster), ya, karena kami sudah prepare dari sisi SOP maupun dari sisi SDM melalui penanganan prokes dan dengan sebuah sistem reservasi pembelian tiket secara online. Semoga kerja samanya dengan wisatawan baik,” katanya, di sela-sela agendanya, Kamis (9/10/2021).

Singgih menekankan kepada masyarakat agar melengkapi syarat perjalanan sesuai aturan yang berlaku, yakni bukti vaksin dan ketentuan lainnya. “Jadi wisatawan sudah mulai membiasakan diri prokes dan persyaratan perjalanan itu penting apakah itu swab antigen, saya kira itu perlu ditekankan kembali,’’ imbuhnya.

Di sisi lain, dirinya juga menekankan kepada pihak pengelola supaya segera memenuhi QR code Peduli Lindungi untuk dapat diakses para wisatawan. Diakui Singgih, penggunaan Peduli Lindungi ditempat-tempat wisata disinyalir mulai menurun, dan menjelang perayaan Nataru kali ini pihaknya mengaskan kepada pihak pengelola wisata supaya meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut.

“Peduli lindungi yang kemarin disinyalir mulai menurun, ini perlu ditingkatkan kembali dengan cara kami mengingatkan bahwa pengetatan dan peningkatan scaning barcode Peduli Lindungi untuk mendeteksi,’’ tegasnya.

Saat ini, sudah ada 250 destinasi wisata yang telah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. “Untuk pengawasan pembatasan dan penggunaan Peduli Lindungi, kami akan memantau melalui Visiting Jogja dan terujunkan tim monitoring dari kabupaten/kota,” ungkap Singgih. Apabila ada yang melanggar, pihaknya berharap penegak hukum tidak sungkan untuk menegur serta memberikan tindakan.

Ingat prokes
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan masyarakat supaya mematuhi prokes saat merayakan malam pergantian tahun. Sri Sultan menyatakan, mobilitas warga masyarakat kemungkinan akan meningkat setelah PPKM Level 3 dibatalkan.

"Tapi tetap menjaga prokes, kira-kira kan begitu. Dalam arti pembatasan-pembatasan itu relatif lebih bebas dibanding PPKM Level 3," katanya di kepatihan.
Ngarsa Dalem berharap, masyarakat memiliki kesadaran prokes yang lebih baik ketika mereka hendak berkunjung ke tempat wisata. "Jadi kami berharap masyarakat mereka sendiri punya kesadaran yang lebih baik dalam menjaga kalau dia mau ke tempat wisata, mal, restoran, dan sebagainya. Karena disitu banyak orang," ungkapnya.

Sikap kesadaran prokes yang lebih tinggi, menurut Sultan akan mengurangi risiko penularan Covid-19. "Jadi jangan hanya berharap pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi masyarakat seenaknya sendiri," tegasnya.

Dengan dibatalkannya rencana penerapan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia, diharapkan masyarakat lebih sadar manjaga dirinya. "Menghindari kerumunan, menghindari tempat-tempat yang kira-kira membahayakan kesehatannya, ya, jangan dilakukan gitu. Jadi kesadaran itu dituntut pada masyarakat," ujarnya. (hda)

Baca Tribun Jogja edisi Jumat 10 Desember 2021 halaman 01