Pemerintah Tunda Pemberangkatan Umrah Pasca Libur Nataru Menyusul Merebaknya Varian Omicron

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda pemberangkatan jemaah umrah setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Merebaknya virus Corona varian omicron yang telah menyebar di 15 negara serta penanganan pandemi saat libur Natal dan Tahun Baru menjadi pertimbangan.

“Terkait umrah, pemerintah masih melihat dan menyambut baik bahwa Saudi sudah menerima Sinovac untuk melakukan umrah dan masih diberlakukan adanya karantina,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers daring, Senin (6/12/2021).

Airlangga yang juga menjadi Koordinator PPKM Luar Jawa Bali itu mengatakan pemerintah akan melihat kondisi setelah Natal dan Tahun Baru.

"Pemerintah sekarang konsentrasi Nataru dulu, agar mudah-mudahan Nataru bisa dikendalikan dengan baik, baru setelah itu kita melihat kapan akan buka kegiatan umrah," imbuhnya.

Airlangga menyampaikan penundaan pemberangkatan jemaah umrah itu juga mengikuti kebijakan di sejumlah negara.

Saat ini beberapa negara masih menerapkan karantina 10 hari untuk pelaku perjalanan luar negeri.

Meski demikian, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia menyambut baik kebijakan Arab Saudi kembali membuka pintu umrah. Dia berkata Indonesia akan mengirim jemaah setelah masa libur akhir tahun.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi membuka pembatasan kedatangan dari Indonesia mulai 1 Desember 2021. Pada saat bersamaan, jemaah umrah asal Indonesia boleh kembali mendatangi Tanah Suci.

Awalnya, Kementerian Agama merencanakan keberangkatan umrah mulai Desember 2021. Pemberangkatan umrah pascapenularan varian Delta ini disebut akan menjadi uji coba Indonesia memberangkatkan jemaah haji pada 2022.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, sedikitnya 18.752 jemaah umrah Indonesia siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Yaqut menerangkan pemberangkatan 18 ribu jemaah umrah itu akan dilakoni setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu kedatangan bagi WNI.

"Jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umroh di bulan Desember nanti," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (30/11/2021).

Di sisi lain DPR sepakat dengan keputusan pemerintah menunda pemberangkatan jemaah umrah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah mempertimbangkan kemungkinan menunda kembali pemberangkatan calon jemaah umrah Indonesia ke Arab Saudi seiring temuan kasus Covid-19 varian Omicron di negara tersebut.

"Tentu kami tetap meminta kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan mempertimbangkan kemunculan virus Covid-19 varian Omicron," kata Ace, Senin (6/12/2021).

"Jika membahayakan bagi keselamatan jemaah, sebaiknya kita menunda kembali rencana penyelenggaraan umrah ini," imbuhnya.

Ace meminta pemerintah tidak menganggap remeh varian Omicron. "Jangan anggap enteng varian baru ini. Kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan jamaah umrah," tutur Ketua DPP Partai Golkar itu. (tribun network/fik/mam/dod)

Baca Tribun Jogja edisi Selasa 07 Desember 2021 halaman 02.