JSS Jadi Tonggak Percepatan Menuju Jogja Smart City 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya menyempurnakan aplikasi terpadu yang dikembangkannya, yakni Jogja Smart Service (JSS), untuk mempermudah akses layanan bagi seluruh warga masyarakat di wilayahnya. 

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan, JSS merupakan sebuah pijakan, untuk mewujudkan Jogja Smart City, yang kini sudah menjadi keniscayaan.

Bahkan, setelah melewati proses penyempurnaan, dirinya berani menyebutnya sebagai balai kota di dunia maya. 

"Jadi, dengan JSS, bagaimana kita bisa memberi kemudahan akses, baik dari pemerintah dalam menjalankan program, maupun untuk masyarakat dan pihak ke tiga," katanya dalam FGD Evaluasi E-Government untuk Mendorong Percepatan Terwujudnya Smart City, Senin (6/12/2021). 

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta 6 Desember 2021: Tambahan 9 Kasus Baru, 23 Orang Sembuh

Ditegaskannya, Smart City, yang di dalamnya tercakup E-Government, mempunyai prinsip dasar good and clean government.

Artinya, persoalan hukum, kemanusiaan, demokrasi, partisipasi, dan transparansi, harus lebih dulu diwujudkan sebelum hal tersebut diterapkan. 

Sebab, jika good and clean government belum tercapai, terutama di sektor transparansi, maka sebuah pemerintahan akan terhalang dalam transformasi menuju sistem digital.

Pasalnya, lanjut Heroe, melalui sistem digital, yang melibatkan semua unsur secara terbuka, transparansi sangat dibutuhkan. 

"Nah, JSS itu, mungkin banyak orang yang tidak sadar, merupakan inisiator pertama di Indonesia, yang sanggup mengintegrasikan semua platform. Beberapa kota ada yang mereplikasi. Tapi, banyak pula yang tidak, dan sekarang kesulitan mengintegrasikan sistemnya," ujarnya. 

Oleh sebab itu, Heroe memastikan, kedepannya JSS akan terus dimatangkan untuk mengikuti perkembangan zaman, yang menuntut serba praktis.

Salah satunya, dengan upaya mempercepat respon bagi masyarakat yang mengakses layanan administrasi, atau aduan, via JSS. 

"KIta akan sediakan tim khusus di masing-masing OPD, untuk merespon semua yang ada di JSS. Dengan sistem digital ini, kita memang harus memberikan respon cepat. Saya minta maksimal dua jam, itu standar paling lama, dan dua hari penyelesaian sudah harus beres," tegasnya. 

Hanya saja, Wawali tak menampik, sejauh ini masih cukup banyak penduduk yang tidak familiar dengan TI (teknologi informasi), meski sejatinya rata-rata sudah memiliki smart phone.

Namun, mereka tidak menyadari, bahwa gawai di genggamannya tersebut punya sejuta fungsi. 

"Tapi, pandemi ini jadi pemicu untuk mempercepat proses digitalisasi. Contohnya, kita bisa memaksa pedagang pasar tradisional, bahkan yang sudah sepuh-sepuh itu, untuk bertransaksi, atau membayar retribusi secara digital. Kita paksa itu, dan ternyata mereka bisa," katanya. 

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Indaruwanto Eko Cahyono mengakui, Pemkot sudah melakukan berbagai daya dan upaya untuk mewujudkan Jogja Smart City, terutama di masa pandemi ini.

Salah satunya, dengan penyediaan wifi yang bisa diakses secara gratis di lingkungan. 

"Harus diakui, smart city di kota ini sudah terlaksana, meski belum seutuhnya. Semangatnya luar biasa, khususnya di masa pandemi. Tahun 2022 ditargetkan seluruh RW sudah terpasang wifi publik, dan tahun berikutnya, kalo memang memungkinkan, terpasang di seluruh RT," ujarnya. 

Dibarengi dukungan dari legislatif, yakni dengan realisasi regulasi berupa Perda yang jadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan berbasis smart city, termasuk persetujuan anggarannya, ia berharap, agar Pemkot Yogyakarta tidak setengah-setengah dalam mewujudkan kemudahan bagi masyarakat ini. 

"Pemkot kan punya JSS, yang jadi andalan. Karena zaman terus berkembang, aplikasi harus terus disempurnakan. JSS kita harapkan bisa mempercepat itu. Sekarang kan baru Jogja smart sitik, nanti harus bisa jadi Jogja smart city," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Kejurda Sepak Takraw, Gunungkidul Raih Prestasi Puncak

Sementara Akademisi FMIPA UGM, Mardhani Riasetiawan mendorong Pemkot Yogyakarta agar jargon smart city tidak hanya dapat dirasakan untuk lingkup balai kota semata.

Tapi, bisa diperluas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pemukiman, atau lingkungan tempat tinggal. 

"Sebisa mungkin jangan hanya menjadi tataran elite saja. Meski kita paham, ya, masyarakat kita masih banyak yang grotal-gratul dengan smartphone," cetusnya. 

Menurutnya, ruang-ruang publik yang dimiliki kota pelajar sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana perwujudan smart city.

Ia menandaskan, negara tetangga, Singapura, bisa dijadikan contoh sederhana, tapi sangat mengena, dan bisa diterapkan di Kota Yogyakarta. 

"Di Singapura itu kan terasa sekali. Bahkan, duduk di trotoar pun terasa smart-nya. Saya pernah bicara sama Pak Wawali, bagaimana kalau trotoar di Jalan Sudirman itu dijadikan working space terbuka, tidak sekadar tempat berjalan kaki saja, itu kan luar biasa," katanya. (aka)