Bisakah Robot dengan Kecerdasan Buatan Menggantikan ASN?

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Robot dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) suatu saat nanti bisa saja menggantikan peran dan fungsi profesi tertentu.

Bahkan termasuk di antaranya menggantikan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang pernah disinggung Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga sudah memberi isyarat pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada bulan Desember 2019 silam. Pemerintah kata Jokowi akan menerapkan teknologi di sistem administrasi negara.

Robot tersebut kabarnya akan menggantikan eselon III dan eselon IV yang menghambat birokrasi.

Penyederhanaan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan cepat oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kehadiran AI sejatinya memang dapat menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan oleh eselon III dan IV. Misalnya, terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga membenarkan rencana tersebut, namun kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama tidak semua nantinya ASN bakal dipecat dan digantikan dengan robot, melainkan adanya kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi digital berbasis artificial intelligence (AI).

"Jadi (ASN diganti robot), tapi tidak semua. Ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik," kata Satya, Senin (29/11/2021).

Rencana penggantian tersebut kata Satya sampai dengan saat ini terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang komprehensif. Karenanya masa peralihan nantinya juga dibutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Kalau digitalisasi pelayanan kan kita tahu semua sudah berjalan, namun karena pandemi terjadi percepatan digitalisasi," kata Satya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, rencana penggantian ASN dengan robot semestinya juga menjadi dorongan agar generasi milenial agar tidak lagi menganggap ASN sebagai pekerjaan ideal. "Pemerintah harus mendorong bagaimana inovasi melakukan kerja produktif bagi generasi milenial. Mindset-nya harus berubah, PNS bukan lagi ladang pekerjaan menjanjikan," ujarnya.

Menurut Guspardi, pola berpikir milenial mesti lebih ke arah membangun wirausaha dengan segala inovasi agar mendapatkan penghasilan lebih besar. "Kalau melakukan pekerjaan inovatif akan mendapatkan pendapatan. Pemerintah beri nuansa dan inovasi berwirausaha," kata dia.

Selain itu, juga pemerintah dinilainya mesti buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memberikan proyeksi kebutuhan PNS tidak banyak lagi ke depan. "Pemerintah buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, selain dari PNS. Pemerintah juga harus berani menyatakan jumlah PNS yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga para sarjana tidak menatap PNS sebagai ladang pekerjaan," ujarnya.

Guspardi Gaus mengatakan, tujuan kebijakan itu tentunya harus berdampak lebih besar dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. "Beri pelayanan sempurna, bukan sebaliknya memperlambat, menyusahkan masyarakat. Jika tidak, apa gunanya ganti PNS dengan digital atau robot," ujarnya.

Menurut Guspardi, tujuan digitalisasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. "Efektif dan efisien di sisi pemerintah sebagai tugasnya berikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu secara bertahap digitalisasi merupakan keniscayaan," kata dia.