Ultimatum OPM Sebut-sebut Mako Brimob dan Pesawat TNI, Pemerintah Papua Tak Gentar
Setelah kejadian penyerangan pos TNI membuat gugur Sertu Ari Baskoro di Kabupaten yahukimo, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM Papua -- Setelah kejadian penyerangan pos TNI membuat gugur Sertu Ari Baskoro di Kabupaten yahukimo, pekan lalu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sesumbar keluarkan ultimatum.
OPM menetapkan daerah itu sebagai medan perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan. Ulitimatum itu disampaikan Panglima Tentara OPM wilayah Yahukimo, Elkius Kobak menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai peringatan Kemerdekaan Papua Barat.
Bupati Yahukimo Didimus Yahuli memastikan ultimatum yang dikeluarkan Tentara OPM hanyalah propaganda atau pernyataan politik semata.
"Itu kan pernyataan politik versi mereka, dan kita tidak bisa menelan itu serta-merta sebagai opini yang membuat kita harus takut," kata Didimus melalui gawaynya kepada Tribun-Papua.com pada Rabu (24/11/2021).
Menurutnya, sebelumnya pernyataan yang sama juga sering dilontarkan kelompok tersebut untuk tujuan mengganggu keamanan.
"Pernyataan mereka ini bukan hanya itu, kejadian-kejadian sebelumnya juga pernyataan seperti itu ada, kita tidak bisa terpengaruh atau termakan dengan kondisi pelayanan kita secara formal," ungkapnya.
Didimus juga tidak menghendaki terjadinya kekacauan ataupun konflik di Kabupaten Yahukimo.
"Kami ingin masyarakat bisa membangun dirinya dalam meningkatkan taraf hidup dan bisa mengelolah kekayaan alam yang ada untuk kesehjateraan," pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengumumkan empat poin dalam ultimatum yang dikeluarkan pihaknya, lewat siaran resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Selasa (23/11/2021).
Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan ijin pembangunan Mako Brimob di Yahukimo serta Koramil di Suru-suru. Berhenti jadi Kepala Suku serta Intelektual yang terus menjadi Penghianat. Masyarakat non Papua segera tinggalkan Yahukimo karena Yahukimo termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPNPB-OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggota TNI/Polri, karena saya dan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut.
Di Jayapura, sejumlah tokoh masyarakat Papua menolak tegas 1 Desember sebagai hari jadi OPM. Mereka menyatakan sikap tidak mau terjebak propaganda OPM yang mengiming-imingi kemerdekaan penuh bagi Papua Barat seperti didengungkan selama ini.
Sebagian dari tokoh menilai sejarah peringatan HUT OPM adalah sebuah kekeliruan besar. Bahkan, ada tokoh agama yang dulunya berafiliasi dengan OPM, kini menolak organisasi tersebut sebagai roda perjuangan.
OPM dinilai kerap membuat kekacauan dengan membenarkan cara-cara kekerasan. Belakangan, penolakan pun semakin masif di sejumlah wilayah Papua oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Anggota Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku, satu di anatara tokoh masyarakat Keerom, misalnya, menilai hari jadi OPM adalah keliru.
Dirinya adalah salah seorang saksi sejarah Papua yang masih hidup hingga sekarang. "1 Desember yang selama ini diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, adalah kekeliruan dan juga penipuan sejarah yang terus dipelihara hingga saat ini," Kata Herman kepada Tribun-Papua.com, Jumat (26/11/2021).
