Penanganan Permasalahan Sosial di DI Yogyakarta Butuh Partisipasi dari Masyarakat
Penanganan permasalahan sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah semata. Tetapi membutuhkan support serta partisipasi dari masyarakat.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Penanganan permasalahan sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah semata. Tetapi membutuhkan support serta partisipasi dari masyarakat.
Sebab, masyarakat yang paling utama dan mengerti, terkait permasalahan sosial yang ada di wilayah.
Hal itu diungkapkan Diki Muhamad Saleh, fungsional Pekerja Sosial Madya, Dinas Sosial DIY saat menjadi moderator dalam kegiatan Penyuluhan Sosial tingkat Desa di Balai Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Bantul, Kamis (25/11/2021).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Andriana Wulandari, anggota Komisi D DPRD DIY.
Kemudian Surantini dan Rahmat Joko Widodo, Pekerja Sosial dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (Balai PRSW) Yogyakarta.
Baca juga: Berdalih Sayang, Paman di Kulon Progo Tega Lakukan Tindak Asusila Kepada Keponakan di Bawah Umur
Penyuluhan sosial tersebut, diikuti puluhan peserta dari unsur Perangkat Kalurahan, Kapanewon, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PKK, hingga tokoh agama.
Menurut Diki, para tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mensosialisasikan kembali, segala program yang ada di Dinas Sosial DIY maupun Balai Perlindungan dan Rehabilitasi sosial.
Sebab, permasalahan sosial membutuhkan peran tokoh masyarakat, organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri.
"Harapannya, permasalahan sosial di masyarakat kedepan bisa menurun," kata dia.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Andriana Wulandari mengungkapkan, kegiatan penyuluhan sosial tingkat Kalurahan sangat penting.
Sebab, di masa pandemi corona ini, permalasahan sosial di masyarakat cenderung semakin meningkat.
Hal itu disebabkan sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal di antaranya faktor ekonomi dan keluarga.
Menurutnya, permalasahan sosial ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah saja.
"Namun kita butuh mitra. Juga butuh support dari masyarakat," kata Wulandari.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, penanggulangan permasalahan sosial membutuhkan sinergi antara Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten, dan partisipasi masyarakat.
