Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta Naik
Pemda Dearah Istimewa Yogyakarta akan segera mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Iwan Al Khasni
lihat foto
Peraturan tersebut menurutnya menghapuskan debat kusir antara pekerja dan pengusaha.
Sebab, penentuan upah ditentukan oleh kondisi perekonomian di daerah.
"Dari Kemenaker sekarang ini kita sudah mendapat kepastian. Negosiasi tentang besar kecilnya UMP bukan debat kusir lagi. Kalau dulu kan yang satu (pekerja) minta tinggi yang satu (pengusaha) minta rendah," terangnya.
Kenaikan upah, lanjut Aji, ditentukan dari kinerja pengusaha dan pekerja yang ada di DIY.
Aji mencontohkan, kinerja ekspor di DIY saat ini mengalami peningkatan sehingga mampu menyumbang pertumbuhan perekonomian daerah.
Dengan demikian, upah minimum pekerja otomatis akan meningkat.
"Kalau tidak bisa menumbuhkan ekonomi, ya, gajinya kecil. Itu bagian dari peran pengusaha dan pekerja, kalau pekerja pengusaha bisa membuat ekonomi tinggi berarti ada kenaikan UMP," jelasnya. (Tribunjogja.com | tro)
