Strategi Jenderal Andika Selesaikan Masalah KKB Papua "Memenangkan Pertempuran Tanpa Peperangan"

Jenderal Andika Perkasa memberikan perhatian serius terhadap masalah di Papua, terutama terkait dengan teror yang dilakukan oleh KKB

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa saat memberikan keterangan pers soal Enzo Zenz Allie di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Jenderal Andika Perkasa memberikan perhatian serius terhadap masalah di Papua, terutama terkait dengan teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa saat menjalani fit and proper test calon Panglima TNI di DPR.

Salah satu program yang dijalankan oleh Jenderal Andika Perkasa dalam menyelesaikan masalah di Papua adalah memenangkan pertempuran tanpa peperangan.

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto dikutip Tribunjogja.com dari Surya.co.id menyebut semua pihak termasuk dirinya mendengarkan paparan calon Panglima TNI dalam "fit and proper test" di Komisi I DPR RI.

Salah satunya program memenangkan pertempuran tanpa peperangan.

Hal ini yang dimaksudkan Benny dalam menyelesaikan masalah KKB Papua menunggu koordinasi Panglima TNI terpilih.

"Mengenai masalah Papua, kita semua mendengar paparan calon Panglima TNI, salah satunya adalah program memenangkan pertempuran tanpa peperangan," kata Benny yang juga mantan penyidik Densus 88.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, kata Benny, tentunya nanti akan ada koordinasi antara Panglima TNI, Polri dan Densus 88 Antiteror untuk penindakan KKB Papua.

Namun koordinasi lintas sektoral ini nantinya masih menunggu Jenderal Andika Perkasa dilantik secara resmi menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.

"Setelah dilantik nanti, Panglima TNI tentunya akan melakukan koordinasi dengan Polri dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan apa yang sudah dipaparkan saat "fit and proper test" di DPR.

Kita tunggu implementasi program tersebut," ujar Benny, melansir dari ANTARA, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Baru Keluar dari Semak Belukar Sambil Tenteng Senjata, Pentolan KKB Papua Ditembak Mati

Baca juga: Di Depan Kapolres, Bupati Intan Jaya Telepon Pimpinan KKB Undius Kogoya

DPR Sarankan Jenderal Andika Perkasa Pakai Drone

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono menyarankan kepada Jenderal Andika Perkasa menumpas KKB Papua menggunakan teknologi canggih, salah satunya drone.

Dave menjelaskan, Jenderal Andika Perkasa telah banyak membahas isu Papua saat fit and propertest pada Sabtu (6/11/2021).

Di antara startegi Andika Perkasa untuk menangani KKB Papua dengan menambah personel, Dave menambahkan, perlunya tehnologi canggih digunakan untuk mengatasi gangguan di Papua.

Dave menyampaikan sarannya itu dalam diskusi 4 Pilar MPR RI yang bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Seperti diketahui, Senin (8/11/2021), DPR baru saja mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dave.

“Sekarang itu kita lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau kedepan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ujarnya.

Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan.

Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eekalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” kata Dave.

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi satu di antara kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana.

Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan.

“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” ujarnya.

Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua.

Misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata.

“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya. (*)

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved