DPD RI Dorong Pemerintah Daerah Perhatikan Kesejahteraan Guru Paud

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DI Yogyakarta, Cholid Mahmud mendorong pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinilai masih sangat kurang.

Fenomena tersebut ditemukannya saat menggelar agenda reses dan jaring aspirasi seluruh kabupaten dan kota di DIY sepanjang Oktober 2021 lalu.

Menurutnya, polemik tersebut belum memperoleh perhatian dari pemerintah.

"Kesejahteraan pendidik PAUD non formal ini masih kurang dieperhatikan. Apalagi, jika dibandingkan dengan guru TK, masih belum bisa," ungkap Anggota Komite III DPD RI itu, dalam jumpa pers di Kota Yogyakarta, Senin (1/11/2021).

Berdasar keluhan dari mereka yang selama ini menggeluti dunia PAUD, pendapatan yang diperoleh, tergantung dari kemampuan masing-masing pedukuhan.

Oleh sebab itu, besarannya dipastikan berbeda tergantung lokasinya.

"Ada desa-desa yang menganggarkan operasional PAUD itu lewat dana desa. Tapi, ada juga, ya, desa yang masih belum menganggarkannya. Jadi, cuma diambil dari sedikit dana yang dimiliki masing-masing pedukuhan," terangnya.

Baca juga: Kenalkan Pancasila ke Anak-anak, Jerami Ajak Siswa TK/PAUD Lomba Mewarnai Online

Baca juga: Jangan Paksakan Tatap Muka, PAUD-SD Harus Ekstra Hati-Hati

Padahal, lanjut Cholid, beban kerja guru-guru PAUD setara dengan TK, maupun SD.

Ditambah lagi, perananannya pun sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Bahkan, pondasi sebenarnya mulai dibangun sejak usia dini.

"Walaupun angkanya tidak muncul di keluhan mereka, saya dapat membayangkan, di bawah standar lah. Lebih banyak kerja baktinya mungkin, saya rasa begitu," cetusnya.

"Keluhan ini sudah lama juga, pernah kami komunikasikan dengan pemerintah di tingkat kabupaten. Karena mereka yang mendorong dibuat PAUD-PAUD," lanjut Cholid.

Ia pun memaparkan, salah satu kabupaten di DIY memang sudah menganggarkan Rp25 juta, yang siap dialokasikan untuk pedukuhan yang dapat mendirikan PAUD. Tetapi, anggaran hanya berhenti di biaya pendiriannya saja.

"Jadi, cuma untuk persiapan, peralatan-peralatannya itu. Sedangkan operasionalnya, tetap tergantung di masing-masing desa, atau pedukuhan. Sebatas insentif, untuk pendirian PAUD, setelah itu tidak ada lagi," jelasnya.

"Ketika PAUD dianggap penting oleh pemerintah, maka konsekuensinya harus ada penganggaran tersendiri. Kita dorong itu, supaya terealisasi," pungkas Cholid. (Tribunjogja)