Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Perintahkan Usir Duta Besar Amerika Serikat

TRIBUNJOGJA.COM - Permintaan dari sejumlah duta besar kepada pemerintah Turki untuk membebaskan aktifis Osman Kavala berbuntut panjang.

Pasca-pernyataan yang meminta pembebasan Osman tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung bereaksi keras.

Orang nomor satu di Turki tersebut secara tegas meminta pengusiran terhadap duta besar Amerika Serikat, Jerman dan Prancis.

Tak hanya itu, Erdoga juga memerintahkan pengusiran terhadap tujuh duta besar negara lainnya dari Turki sebagai persona non grata.

Sebagai informasi, makna harfiah dari persona non grata adalah orang yang tidak diinginkan.

Persona non grata dapat menghapus status diplomatik dan seringkali mengakibatkan pengusiran atau penarikan pengakuan utusan.

Mengutip BBC, pernyataan tentang pembebasan Kavala disampaikan oleh kedutaan besar AS, Kanada, Prancis, Finlandia, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Norwegia dan Swedia pada Minggu (24/10/2021).

Tujuh di antara negara tersebut adalah sekutu NATO di Turki.

Dewan Eropa, pengawas hak asasi manusia utama Eropa, telah memberi Turki peringatan terakhir untuk mengindahkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk membebaskan Kavala sambil menunggu persidangan.

Pada hari Sabtu (23/10/2021), Erdogan mengatakan para duta besar tidak berani datang ke kementerian luar negeri Turki, kemudian dia membuat perintah.

"Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan. 10 duta besar ini harus segera dinyatakan persona non grata. Anda harus menyelesaikannya sesegera mungkin,” kata Erdogan dikutip Tribunjogja.com dari Tribunnews.com.

Namun, apa yang akan terjadi sekarang masih belum jelas.

Erdogan mengatakan, para utusan harus memahami Turki atau pergi.

Sejauh ini, hanya ada sedikit tanggapan dari para duta besar, meskipun kementerian luar negeri Jerman mengatakan negara-negara yang terlibat sedang dalam konsultasi intensif.

Tidak ada pemberitahuan resmi yang diterima dari otoritas Turki.