Breaking News:

Sebanyak 10 Kalurahan di Gunungkidul Diusulkan Sebagai Desa Sadar Hukum Tahun Ini

Sebanyak 10 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul diusulkan untuk mendapat predikat sebagai Desa Sadar Hukum di 2021 ini.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Sebanyak 10 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul diusulkan untuk mendapat predikat sebagai Desa Sadar Hukum di 2021 ini.

Adapun usulan itu diajukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kepala Seksi Intel, Kejari Gunungkidul, Indra Saragih mengatakan penilaian tingkat kabupaten sudah dilakukan untuk pengajuan tersebut.

"Hasil dari penilaian itu, ada 10 kalurahan yang diusulkan untuk bisa mendapat predikat Desa Sadar Hukum tahun ini," jelas Indra pada wartawan, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Satu Pelaku Perusakan Bus Arema FC Diamankan Polsek Gondokusuman Kota Yogyakarta

Kalurahan yang diusulkan antara lain Patuk, Ngoro-oro, Nglanggeran, Gari, dan Piyaman. Selanjutnya ada Gading, Playen, Jetis, Kepek, dan Giriharjo, berdasarkan penilaian yang dilakukan.

Indra menjelaskan proses penilaian dilakukan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Kejari, hingga kepolisian. Proses pengajuan dilakukan lewat Pemda DIY dan diteruskan ke Kemenkumham.

"Kami harap pengajuan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat," kata Indra.

Kepala Kejari Gunungkidul, Ismaya Hera Wardanie menjelaskan usulan tersebut bagian dari program Jaksa Jaga Desa.

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menekan resiko masalah hukum dalam pemerintahan tingkat desa.

Ia mengatakan sudah ada 14 kalurahan di Gunungkidul yang mendapat predikat Desa Sadar Hukum. Harapannya, ada tambahan kalurahan yang mendapat predikat serupa sesuai usulan yang diajukan.

"Sementara itu program Jaksa Jaga Desa juga masih terus kami gencarkan di seluruh kalurahan di Gunungkidul," ujar Ismaya.

Baca juga: Drama Percintaan Berujung Maut di Kasus Sate Sianida, NA Menangis dan Sampaikan Ini ke Tomi

Adapun implementasi dari program ini berupa kegiatan penerangan hukum tentang program Jaga Desa.

Termasuk memberikan pemahaman pada perangkat kalurahan tentang potensi jeratan hukum terkait pengelolaan keuangan.

Ismaya mengatakan program ini sendiri hasil besutan Kemenkumham. Salah satu tujuannya untuk memperluas jaringan desa sadar hukum, sekaligus antisipasi agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.

"Ini juga menjadi salah satu fungsi implementasi dari ketugasan yang kami miliki," katanya. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved