DPP PDI Perjuangan Siapkan Sanksi untuk Deklarator Capres

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) akan menjatuhkan sanksi kepada pengurus maupun kader yang masih nekat mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. DPP PDI Perjuangan mengaku tidak akan pandang bulu. Baik pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo, semua akan mendapat sanksi jika mengabaikan instruksi DPP.

”Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin kemudian menegaskan bahwa kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang mana dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib menaati aturan partai. Jika kader ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Komarudin juga menyoroti kader PDI Perjuangan yang saling olok di depan publik. Dia meminta semua kader PDI Perjuangan menahan diri. "Kader-kader, baik di tingkat pusat dan daerah, saling menahan diri, tidak perlu saling mengolok-olok satu sama lain di media, itu tidak bagus. Kita mempersiapkan diri menghadapi kekuatan sendiri dari luar, jangan antar kader di dalam partai, itu tidak bagus. Baik juga untuk penempatan bahasa, kalimat yang memang tidak perlu, tidak perlu dipakai, supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader," sambung dia.

Namun Komarudin tidak menjelaskan perihal olok-mengolok antarkader PDI Perjuangan. Dia hanya menanggapinya dengan tertawa saat dimintai konfirmasi, apakah olok-olok yang dia maksud itu perihal sebutan celeng dan bebek.

Dalam beberapa hari belakangan polemik sebutan celeng dan bebek di antara sesama kader PDI Perjuangan merebak setelah adanya pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut mereka yang telah lebih dahulu mendeklarasikan calon presiden mendahului arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai kader 'celeng'.

"Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," kata Bambang saat dijumpai di Sukoharjo, Sabtu (9/10/2021).

Pernyataan Bambang Pacul itu kemudian dibalas oleh Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo, Albertus Sumbogo dan pengurus lainnya. Sumbogo jengah karena disebut celeng oleh Bambang Pacul.

Sumbogo kemudian membalas Bambang Pacul yang notabene adalah pimpinannya. Dia menyebut kepemimpinan Bambang Pacul di Jateng melahirkan kader PDI Perjuangan bermental bebek.

"Di bawah tekanan kepemimpinan beliau (Bambang Wuryanto) lahirlah kader-kader dengan mental babu, bebek, dan beo," ucap Sumbogo, Minggu (10/10/2021).

Karena sindiran celeng itu pula, barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024, Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo membuat logo bertuliskan Barisan Celeng Berjuang.

Logo tersebut berbentuk kepala celeng dengan taring panjang berwarna putih. Polemik celeng dan bebek itu terus memanas dalam beberapa hari terakhir, hingga kemudian Sumbogo dipanggil menghadap ke kantor DPP PDI Perjuanganbdi Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021) kemarin. Pemanggilan itu terkait dengan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.