Pemda DIY Meminta Izin ke Pusat, Anak Diusulkan Boleh Berwisata

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengusulkan kepada pemerintah pusat agar anak berusia 12 tahun ke bawah diizinkan masuk ke tempat wisata selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Diketahui, anak 12 tahun ke bawah hanya diizinkan untuk menyambangi mal yang ada di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk kawasan tempat wisata hanya diizinkan bagi warga berusia antara 12-60 tahun saja.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menjelaskan pertimbangan Pemda DIY untuk melayangkan usulan tersebut. Menurutnya, sebagian tempat wisata yang menggelar uji coba pembukaan mayoritas pengunjungnya adalah anak-anak.

Aji mencontohkan, destinasi wisata Gembira Loka Zoo yang berada di Kota Yogyakarta. Sebagian besar wisatawan yang datang membawa buah hatinya saat berkunjung.

Sayangnya, anak-anak tidak boleh masuk karena terdeteksi aplikasi PeduliLindungi yang melarang kunjungan anak di bawah 12 tahun. "Di dalam rapat kita sampaikan. Beberapa tempat wisata itu kan diperuntukkan anak-anak. Bisa tidak seperti GL (Gembira Loka) dimungkinkan. Dengan beberapa catatan," terang Aji. "Untuk 12 tahun yang didapat (diizinkan) di Inmendagri baru mal di Kota Yogya saja," sambungnya.

Baskara Aji melanjutkan, jika kunjungan anak-anak diizinkan maka orang tua harus mematuhi sejumlah ketentuan. Pertama, orang tua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aplikasi PeduliLindungi. Misalnya telah tervaksin Covid-19 minimal dosis pertama dan tidak pernah berkontak erat dengan warga yang terkonfirmasi positif.

Orang tua juga bertanggung jawab dalam memastikan penerapan protokol kesehatan anaknya. Kemudian untuk anak tanpa pendampingan orang tua tak diizinkan masuk ke destinasi. "Penanggung jawab prokes anak anak adalah orang tua yang mendampingi," jelasnya.

Hingga saat ini, usulan Pemda DIY tersebut belum direspons oleh pemerintah pusat. Aji pun telah memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota untuk menanyakan langsung terkait usulan tersebut kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno. Terlebih Sandi tengah melakukan kunjungan kerja di DIY.

Pemda DIY juga meminta agar seluruh tempat wisata yang ada di DIY diizinkan untuk beroperasi. Aji berpendapat pembukaan gerbang pariwisata di DIY justru membuat pengawasan terhadap pengunjung bisa lebih mudah. Karena dengan adanya pembukaan, otomatis ada petugas yang berjaga di tempat-tempat wisata.

"Saya minta kepala dinas untuk bisa bicara dengan pak menteri terkait hal itu. Memperbolehkan anak 12 tahun ke tempat wisata dengan persyaratan tertentu dan perluasan terhadap tempat wisata yang diizinkan buka," jelasnya.

GL Zoo
Banyaknya pengunjung yang ditolak masuk ke area wisata Gembira Loka (GL) Zoo karena tak memenuhi syarat wajib berwisata, membuat pengelola kebun binatang itu harus memohon agar ada evaluasi aturan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM Level 2, 3, dan 4.

Pasalnya, dalam satu hari, khususnya di saat akhir pekan, tercatat ada sekitar 1.500 pengunjung yang terpaksa ditolak masuk oleh GL Zoo. Dengan kebanyakan dari mereka yang ditolak adalah anak-anak usia kurang dari 12 tahun.

"Itu yang tercatat di kami. Karena memang usia di bawah 12 tahun itu jadi kendala," kata Manager Marketing GL Zoo, Yosi Hermawan, saat dihubungi, Kamis (7/10/2021).

Dengan banyaknya pengunjung yang ditolak tersebut, dipastikan pihak GL Zoo terpaksa menelan kerugian yang cukup besar. Jilka harga tiket untuk satu orang sebesar Rp75 ribu, maka jika dikalikan 1.500 pengunjung yang ditolak, potensi kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

"Sangat kehilangan, ya. Karena pengunjung kebun binatang didominasi anak-anak, kalau itu tidak diizinkan tentu akan jadi masalah. Mereka (pengunjung) putar balik," jelas Yosi

Dari hal-hal tersebut, pihaknya memohon agar isi Inmendagri dapat diubah. Sebab bukan hanya GL Zoo saja yang menginginkan adanya aturan terbaru berwisata dengan menghapus ketentuan anak usia kurang dari 12 tahun.

"Dari hal-hal itu kami masih tertib. Kemarin kedatangan dari Kemenparekraf, belum ada jawaban. Namun diupayakan agar segera ada Inmendagri soal anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk GL Zoo," tuturnya.

Bantul
Sementara itu, Dinas Pariwisata Bantul mengusulkan 54 objek wisata (obwis) untuk mendapatkan sertifikat CHSE dari pemerintah pusat. Harapannya, dengan diterbitkan sertifikat itu, bisa menjadi bahan pertimbangan agar obwis tersebut dapat diperbolehkan untuk dibuka.

Sejauh ini Bantul hanya memiliki 8 obwis yang sudah tersertifikasi CHSE, dan tiga di antaranya telah dilakukan uji coba penerimaan kunjungan wisatawan. Yakni Pinus Sari, Bukit Pengger, dan 1.000 Batu yang semuanya berada di Dlingo.

Sejauh ini memang tidak serta merta obwis yang tersertifikasi CHSE bisa langsung menerima kunjungan wisatawan. Terbukti dari 8 obwis yang sudah tersertifikasi, baru ada 3 obwis yang boleh menerima kunjungan.

Namun demikian, Kepala Dinas Pariwisata, Kwintarto Heru Prabowo mengungkapkan bahwa tujuan akhir pengajuan CHSE ini agar obwis diperbolehkan menerima kunjungan wisatawan. Meski saat ini baru mengusulkan 54 obwis untuk sertifikasi, namun secara prinsip pihaknya berharap seluruh obwis di Bantul dapat dibuka.

"Selain itu, kami juga telah mengirimkan surat resmi agar pansela (pantai selatan) dapat dibuka untuk uji coba. Kita usulkan sejak tiga minggu lalu, ini masih menunggu hasilnya," ungkapnya Jumat (10/8/2021).

Pesisir selatan
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, beberapa waktu lalu menyatakan telah mengajukan 7 destinasi wisata untuk pembukaan uji coba Terbatas. Dua di antaranya adalah kawasan pantai, salah satunya Pantai Baron, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari.

Kabar tersebut rupanya sudah menyebar di kalangan warga pesisir selatan Gunungkidul, terutama di Pantai Baron. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Nelayan Baron, Sumardi. "Jelas kami senang dengan rencana tersebut, setelah sekian lama ditutup," katanya ditemui pada Kamis (7/10/2021).

Sumardi mengatakan, ia dan rekan-rekannya selaku nelayan pun turut mengandalkan kunjungan wisata sebagau sumber penghasilan. Sejak ditutup karena PPKM, praktis pendapatan mereka berkurang drastis.

Ia pun berharap rencana tersebut segera direalisasikan. Apalagi pihaknya mengklaim persiapan sudah dilakukan dengan sangat matang dalam menyambut wisatawan, terutama untuk prosedur protokol kesehatan (prokes).

Meski aktivitas wisata ditutup selama berbulan-bulan, ia mengatakan perawatan lingkungan pantai tetap dilakukan secara rutin. Setiap harinya, ada petugas yang membersihkan pantai dibantu warga sekitar. (tro/hda/nto/alx)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Sabtu 9 Oktober 2021 halaman 01