Kewalahan Halau Wisatawan, Satpol PP DIY Minta Pengelola Wisata Ikut Lakukan Pengawasan

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mengaku kewalahan untuk menghalangi wisatawan asal luar daerah yang datang tiap akhir pekan ke wilayah DIY.

Seperti diketahui, sejauh ini baru ada tujuh destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diizinkan buka secara terbatas.

Tetapi wisatawan tetap datang berbondong-bondong untuk menyambangi destinasi yang belum mengantongi izin pembukaan seperti pantai-pantai yang ada di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.

"Tapi mereka masuk lewat jalur tikus. Kemudian juga ada yang masuk malam hari atau pagi hari sebelum kami melakukan penjagaan. Ini didominasi pengunjung dari luar DIY," terang Noviar, Senin (4/10/2021).

Noviar menjelaskan, menurut pengamatannya, oknum pelaku wisata, pelaku usaha, maupun warga setempat juga turut membantu wisatawan untuk mengelabui petugas yang berjaga.

Oknum tersebut dikatakan membantu mengantarkan pelancong menuju destinasi wisata melalui jalan tikus.

"Terus ada juga yang memasukkan, itu ada pemilik hotel dan rumah makan yang memasukkan dan menuntun mereka ke pintu masuk lokasi wisata," jelas Noviar.

Noviar pun menyayangkan adanya fenomena tersebut.

Karenanya, dia meminta agar pengelola objek wisata dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap wisatawan yang datang.

Karena sebelum objek wisata dibuka, diperlukan bebagai upaya persiapan.

Seperti simulasi pembukaan dan penerapan aplikasi PeduliLindungi.

Objek wisata juga harus tersertifikasi CHSE yang diterbitkan oleh Kemenparekraf.

Langkah tersebut demi mengurangi potensi penularan Covid-19 di destinasi wisata.

"Kita berharap para pelaku wisata di lokasi sama-sama menjaga jangan masukkan wisatawan dulu sebelum ada izin. Kita kan perlu persiapan dulu. Kita siapkan dulu baru memasukkan wisatawan ke dalamnya," imbuhnya.

Lebih jauh, Noviar juga mengaku kesulitan untuk memberlakukan sanksi bagi oknum yang membantu wisatawan. Sebab, jumlahnya sangat banyak.

"Karena jumlahnya banyak kita kesulitan memberlakukan sanksi. Mereka kan juga sebulan lebih tutup. Jadi kita agak kesulitan," imbuhnya.

Selain itu, terkadang petugas Satpol PP kerap bergesekan dengan warga setempat.

Warga menginginkan agar tempat wisata tetap dibuka lantaran perekonomian mereka terganggu akibat penerapan PPKM.

"Jadi kita melakukan penyekatan kan benturannya tidak sama wisatawan tapi sama masyarakat sekitar atau pokdarwis yang menginginkan masuk," terangnya.

"Benturan kita yang paling keras adalah justru dengan penduduk sendiri sementara petugas kita juga ada yang warga sana sendiri," sambungnya. (*)