Begini Strategi Menghadapi Klaster Sekolah

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Seusai pembelajaran tatap muka (PTM) digelar di sejumlah wilayah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat terjadinya klaster-klaster sekolah.
Kemendikbud Ristek mengategorikan berdasarkan wilayah, klaster PTM terbanyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data 23 September 2021, tercatat ada 1.302 klaster sekolah.

Klaster terbanyak terdiri dari 583 klaster dari Sekolah Dasar, 251 klaster dari PAUD, 244 klaster dari SMP, 109 klaster dari SMA, 70 klaster SMK dan 13 klaster SLB. Sehingga, dari 47.033 sekolah yang disurvei, 2,77 persen sekolah menimbulkan klaster kasus Covid-19 selama PTM dilakukan.

Meski demikian, Mendikbudristek, Nadiem Makarim tetap akan melanjutkan sekolah tatap muka, dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait mengenai hal ini. Untuk menargetkan agar pelaksanaan PTM bisa berjalan aman dan lancar, pemerintah sudah menyiapkan dua strategi utama pengendalian Covid-19 di sisi hulu, yaitu: strategi protokol kesehatan (perubahan perilaku atau 3M) dan strategi deteksi atau surveilans (3T/testing, tracing dan terapi).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam keterangan resminya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN), Rabu (28/9/2021) mengatakan, kementerian kesehatan telah menyiapkan strategi surveilans Covid-19.

"PTM Terbatas bisa digelar di wilayah PPKM Level 1-3. Saat ini Kemendikbud Ristek dan Kemenkes juga telah menyiapkan sistem penanganan dan strategi surveilans yang baik," kata Johnny.

Strategi ini meliputi pelacakan dan testing dengan metode active case finding atau jemput bola. Kemudian pemerintah akan mengidentifikasi jumlah sekolah di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan PTS terbatas.

Selain itu, tenaga kesehatan akan melakukan random sampling terhadap 10 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM. Dari sampling tersebut, kemenkes akan membagi alokasi berdasarkan jumlah sekolah di tiap kecamatan.

Jika positivity rate kurang 1 persen, maka pelajar yang positif akan dikarantina, sedangkan yang berkontak erat akan diisolasi. Namun, Johnny menegaskan PTM terbatas tetap akan dilanjut di sekolah tersebut.

Berbeda dengan positivity rate sekolah di atas 1 hingga 5 persen, maka pelajar di sekolah harus menjalani tes swab dan dikarantina, namun sekolah tetap dapat menjalankan PTM terbatas. Sehingga, jika angka positivity rate sekolah lebih dari 5 persen, maka sekolah tersebut akan langsung ditutup selama 14 hari.

Serta aktivitas belajar mengajar kembali digelar dengan daring. Ke depan, kata dia, penerapan strategi di ruang lingkup aktivitas belajar mengajar ini akan menjadi percontohan untuk menerapkan strategi yang sama pada aktivitas publik yang lain. "Pemerintah membuka opsi untuk mereplikasi strategi ini pada berbagai aktivitas lain, seperti perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, dan aktivitas transportasi, dan sebagainya," ujarnya.

Saran
Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, pihaknya setuju atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengenai PTM terbatas yang akan terus dilanjutkan. Akan tetapi ia mengingatkan, jangan lupa untuk mengevaluasi dan menemukan titik lemah dari kegiatan PTM terbatas yang dilakukan supaya bisa dijadikan pembelajaran bagi sekolah dan daerah lainnya yang ingin memberlakukan PTM juga.

"Tunggu hasil evaluasinya, kan dalam 2 minggu juga keluar, dan artinya titik lemah-titik lengahnya akhirnya ketemu dan kemudian diperbaiki dan dijadikan pelajaran oleh sekolah lain dan daerah lain supaya tidak terjadi (klaster penularan Covid-19 sekolah)," jelas Dicky kepada Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Kalaupun 2 minggu masih belum ketemu, titik lemah dari pelaksanaan PTM, maka sekolah-sekolah di wilayah lain sebaiknya jangan dahulu untuk melakukan PTM, karena belum tentu aman bagi anak-anak di sekolah. "Jadi tetap harus jadi pertimbangan, meskipun sekolah memang sangat penting tetapi harus tetap diselesaikan dan dituntaskan temuannya, serta tentunya harus ditindak lanjuti," tegasnya.

Ketika sudah ketemu dan diketahui penyebabnya, maka segeralah melakukan tindakan mitigasi untuk persiapan rencana PTM di ke depannya.

Vaksinasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah berharap 80 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi pada akhir Desember 2021. “Pemerintah telah membuat roadmap, bahwa secara akumulasi kita sudah melakukan vaksinasi sebesar 158,53 juta dosis sampai bulan Agustus,” ujar pria yang juga sebagai Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam webinar yang berjudul Optimisme Pemulihan Ekonomi, Rabu (29/9/2021).

Ia mengatakan, tujuan utama program vaksinasi ini adalah menekan sekaligus memutus rantai penyebaran Covid-19. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1,6 tahun ini, katanya, telah menahan laju mobilitas masyarakat dan berdampak terhadap kinerja perekonomian nasional.

Namun setelah program vaksinasi berhasil dilakukan secara bertahap sejak awal tahun 2021, katanya, perekonomian nasional perlahan berangsur pulih. Menko Airlangga mengungkapkan optimismenya terhadap pulihnya ekonomi nasional di tahun 2022.

Ia merujuk pada leading indicator sektor eksternal yang menunjukkan resiliensi yang baik di semester I-2021.
“Indikator sektor eksternal Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali,” katanya.

“Yaitu tercermin dari defisit transaksi berjalan yang rendah, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang naik signifikan, nilai tukar rupiah dan IHSG yang terjaga, yield obligasi pemerintah yang melandai, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB dalam level aman,” katanya.

Pada bagian lain, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengungkapkan kekebalan kelompok telah terbangun di beberapa daerah. Sebanyak 95 persen penyandang disabilitas di enam provinsi telah menjalani vaksinasi dosis pertama.

Enam provinsi tersebut, adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. "Artinya untuk mencapai herd Immunity penyandang disabilitas sudah terbentuk," ujar Angkie di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Rabu (29/9/2021).

Pemerintah menargetkan 225 ribu penyandang disabilitas dan pendampingnya mendapatkan vaksin. "Saat ini dosis dua sedang berjalan, karena dari dosis satu ke dosis kedua sudah 20 persen," ujar Angkie.

Dia mengatakan vaksinasi ini berjalan berkat kerja sama antara Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial di daerah. Kementerian lain, menurutnya, turut memberikan andil bagi berjalannya vaksinasi untuk penyandang disabilitas.

"Ini lepas dari kolaborasi bersama tiga kementerian, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendagri melalui dukcapil," urai Angkie.

Kapasitas kesehatan
Kemenkes menyebut kapasitas kesehatan Indonesia dilihat dari jumlah tempat tidur dan dokter, berada di bawah negara Malaysia hingga Vietnam. Chief Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji mengatakan, kondisi kapasitas kesehatan Indonesia telah diuji saat terjadi puncak pandemi Covid-19, di mana banyak orang kesulitan mencari rumah sakit maupun dokter.

"Indonesia hanya memiliki 321.544 tempat tidur rumah sakit untuk melayani populasi sekitar 270 juta orang. Ini berarti 1,2 tempat tidur per 1.000 penduduk," jelas Setiaji secara virtual, Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, negara tetangga seperti Malaysia terlihat lebih baik yaitu sebesar 1,9 tempat tidur per 1.000 populasi, dan Vietnam 2,6 tempat tidur per 1.000 populasi. "Demikian juga rasio dokter, Indonesia malah sangat kecil dibandingkan negara ASEAN. Hanya 0,38 dokter, padahal banyak sekali yang membutuhkan tenaga kesehatan," tuturnya.

Di sisi lain, kata Setiaji, Indonesia juga belum memiliki satu data terkait sistem kesehatan. Padahal hal ini sangat penting untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit. (kpc/Tribun Network)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Kamis 30 September 2021 halaman 01