Upaya Dekarbonisasi Harus Digenjot, IESR Dorong Pemerintah Tingkatkan EBT 7 Kali Lipat

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memulai upaya dekarbonisasi.

Dengan bergantung pada sektor listrik, maka ada lebih dari dua pertiga pembangkit listrik di Indonesia harus dipasok dari energi terbarukan.

Direktur IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan, Indonesia termasuk dalam 20 besar negara yang terdampak parah akibat perubahan iklim. 

Ditambah, ada tren perdagangan dunia yang mengedepankan aspek green pada produk manufakturnya.

Baca juga: DPD RI Sebut Pemanfaatan Energi Terbarukan di DI Yogyakarta Belum Optimal

Maka, industri Indonesia perlu bersaing dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan dan berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi karbon selambatnya pada 2050.

“Ini menyiratkan bahwa pengembangan energi terbarukan harus ditingkatkan 7 hingga 8 kali lipat, termasuk efisiensi energi di sisi permintaan, dan mulai menghentikan pembangkit listrik termal untuk mengakomodasi energi terbarukan skala besar, dan modernisasi jaringan kita,” ujar Fabby.

Dia mengatakan hal tersebut dalam pembukaan the 4th Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD), Senin (20/09/2021) secara virtual melalui website ietd.info.

Maka, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera mengupayakan dekarbonisasi guna mencegah kerusakan alam yang tidak bisa dikembalikan.

Ketua Dewan Penasihat Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Prof Dr Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, Indonesia perlu dukungan sosial politik yang jelas dan tepat untuk mengawal proses transisi energi. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang penting diantaranya untuk segera menyusun rencana energi nasional yang terintegrasi dan memitigasi dampak transisi energi terhadap industri bahan bakar fosil.

Baca juga: Meyongsong Net Zero Emission, PLN Dalami Peluang Pemanfaatan Karbon Lewat CCUS

Juga, menggunakan teknologi rendah karbon dalam industri transportasi, dan mempertimbangkan prinsip berkeadilan selama masa transisi.

“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penghentian pengembangan energi bahan bakar fosil sangat penting, karena jika tidak, akan terlambat dan terlalu mahal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, proses transisi energi segera dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. 

Ditambahkan Suharso, beberapa langkah yang akan ditempuh untuk dekarbonisasi sistem energi Indonesia adalah dengan mempercepat upaya peralihan ke energi terbarukan dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).