Breaking News:

Pemkab Sleman Dukung Langkah Penutupan Tambang Pasir Ilegal di Lereng Merapi

Aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan dan menggunakan alat berat itu Ilegal dan sudah seharusnya dihentikan. 

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Sekda Sleman, Harda Kiswaya, saat ditemui di Pendopo Parasamya Sleman. 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, angkat suara mengenai penambangan pasir di kawasan hulu gunung Merapi yang dianggap sembrono dan merusak lingkungan.

Menurutnya, aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan dan menggunakan alat berat itu Ilegal dan sudah seharusnya dihentikan. 

"Yang jelas itu, dia ilegal. Ilegal ya harus dihentikan. Izinnya sudah habis," kata dia, ditemui di pendopo Parasamya, Sleman, Selasa (14/9/2021). 

Harda mengatakan, aktivitas penambangan pasir di kawasan Kali kuning yang mengeluarkan izin adalah Pemda DIY dengan rekomendasi dari Pemerintah Pusat, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak (BBWSO).

Penambangan tersebut melewati tanah sultan ground (SG). 

 "Karena dikandani angel (dibilangin susah), Pak Sultan langsung menutup tanah begitu aja. Tidak boleh untuk lewat," kata dia. 

Harda mengungkapkan, sebelum penutupan itu, Pemkab Sleman sebenarnya sudah berkirim surat ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai bagian dari pengawasan karena dinilai telah terjadi pelanggaran.

Pelanggaran saat itu karena air sungai menjadi keruh bercampur lumpur dan mengganggu lahan pertanian warga.  

"Kita sudah berkirim surat ke Gubernur. Pengiriman surat sebelum (tambang) ditutup," kata dia. 

Lebih lanjut, mengenai aktivitas penambangan pasir yang marak terjadi di hulu sungai Merapi, Harda menegaskan bahwa Pemkab Sleman tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun.

Artinya, memang tidak diberi kewenangan.

Karenanya, Ia mengimbau aktivitas penambangan pasir atau pengambilan mineral bukan logam, harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan mendapat izin dari Pemerintah Pusat.  

"Kita harapkan masyarakat sadar pemanfaatan barang sumbar daya alam harus ada izin. Tolong itu dipahami dan disikapi. Kalau belum ada izinnya ya jangan ditambang," kata dia.(*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved