Update Covid 19 Indonesia
Tanggapan Epidemiolog Angka Kematian COVID-19 Dihapus: Bukan Cuma Salah, Tapi Berbahaya
Ahli epidemiologi Dicky Budiman dalam akun Twitternya @drdickybudiman mengatakan bahwa data kematian adalah ukuran vital kesehatan suatu populasi,
lihat foto
Tribunjogja.com - Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).
Dihapusnya angka kematian dalam indikator penanganan Covid-19 oleh pemerintah, dianggap salah dan berbahaya oleh ahli epidemiologi atau pakar penyakit menular.
Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena ada problem pendataan, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 menjadi level 3.
"Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," kata Luhut Selasa kemarin.
Baca juga: Syarat Perjalanan Terbaru Berdasarkan SE Satgas Covid-19 Selama Masa PPKM
"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," lanjut Luhut.
Tanggapan ahli
Ahli epidemiologi Dicky Budiman dalam akun Twitternya @drdickybudiman mengatakan bahwa data kematian adalah ukuran vital kesehatan suatu populasi, memberikan informasi pola penyakit yang menyebabkan kematian dari waktu ke waktu.
"Pola kematian menjelaskan perbedaan & perubahan status kesehatan, mengevaluasi strategi kesehatan, memandu perencanaan & pembuatan kebijakan," tulis Dicky dalam twitnya.
Berkaitan dengan keputusan besar yang diambil pemerintah ini, Kompas.com menghubungi Dicky Budiman secara langsung.
Dicky mengatakan dengan tegas bahwa langkah yang diambil pemerintah ini bukan cuma salah dan keliru, tapi berbahaya.
"Selain salah juga berbahaya. Karena indikator kematian adalah indikator kunci saat ada pandemi atau wabah," kata Dicky dihubungi Rabu (11/8/2021).
Baca juga: UPDATE Peta Sebaran 32.081 Kasus Baru Covid-19 Indonesia, Berikut Rincian Data di 34 Provinsi
Dia menjelaskan, indikator angka kematian bukan hanya untuk melihat intervensi di hulu, tapi juga untuk menilai derajat keparahan dari suatu wabah.
Peneliti dan praktisi Kebijakan Keamanan Kesehatan Global di Pusat Kesehatan Lingkungan dan Populasi Griffith University Australia itu melanjutkan bahwa semua penyakit memerlukan indikator kematian, baik itu yang ada kaitannya dengan wabah penyakit atau tidak seperti kanker, stroke, dan diabetes.
Ini perlu dilakukan untuk melihat performa program dalam penanganan penyakit tertentu dan melihat apakah penyakit tersebut menjadi masalah serius atau tidak di suatu wilayah atau negara.
