Gus Hilmy: Kebutuhan Relawan Pemulasaraan Jenazah Tak Bisa Ditunda
Melonjaknya kasus positif akibat Covid-19 belum mampu diturunkan secara signifikan. Penanganan pasien meninggal pun seringkali tampak kewalahan.
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Melonjaknya kasus positif akibat Covid-19 belum mampu diturunkan secara signifikan. Penanganan pasien meninggal pun seringkali tampak kewalahan, sehingga tak lagi memedulikan prosedur pemulasaraan secara baik dan tepat.
Beberapa di antara yang mengalami kasus tak mengenakkan itu menyampaikan keluhannya kepada Dr H Hilmy Muhammad MA. Mereka tak bisa mengambil jenazah keluarganya untuk diurus sendiri, padahal hasil swab negatif.
Selain itu, mereka juga meragukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit yang kurang memerhatikan prosedur dari perspektif syari. Menurut, Gus Hilmy, keresahan ini harus dijawab.
MUI dan NU, menurutnya, sudah membuat prosedur pemulasaraan jenazah, tetapi seringkali tak dilaksanakan secara benar. Alasannya, darurat dan banyaknya jenazah yang harus diurus.
“Darurat itu kan karena keterbatasan SDM, yang semestinya bisa ditambahkan dengan tenaga relawan. Bukan dengan pemangkasan prosedurnya. Inilah peran penting tim Husnul Khotimah ini,” tegas Senator Yogyakarta tersebut pada acara ToT Relawan Pemulasaraan Jenazah yang diadakan Lembaga Layanan Sosial Husnul Khotimah NU DIY di Gedung PWNU DIY pada Rabu (4/8/2021).
Gus Hilmy menyatakan, bahwa kebutuhan terhadap relawan pemulasaraan jenazah tak bisa ditunda. Pasalnya, kasus meninggal belakangan ini sudah sampai puluhan, bahkan ratusan setiap hari. Sebagian kasus justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Banyaknya penolakan soal pemulasaraan yang terjadi di daerah-daerah, mengharuskan pendekatan ala santri. Kita ingin pendekatan penanganan jenazah ini tidak hanya perspektif kesehatan semata, tapi juga berperspektif agama dan budaya,” katanya.
Di tingkat pusat, Gus Hilmy juga telah menyampaikan teguran kepada Kementerian Agama atas perlakuan rumah sakit kepada jenazah. “Sejauh mana pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama terhadap prosedur pemulasaraan jenazah yang telah ditetapkan MUI di rumah sakit-rumah sakit yang menangani jenazah Covid?” tandasnya.
“Sayangnya tak ada pengawasan itu. Kalau tak bisa menangani sendiri, pemerintah semestinya menginisiasi dan mengajak kerja sama dengan berbagai lembaga yang kompeten. Jangan justru merasa mampu menangani sendiri padahal kewalahan. Hari ini membuktikan itu,” sambung Gus Hilmy.
Sementara, ketua panitia sekaligus ketua Lembaga Layanan Sosial Husnul Khotimah H Syahroini menyatakan, bahwa penyelenggaraan ToT ini merupakan upaya untuk membuat payung hukum untuk relawan NU yang tersebar di beberapa lembaga dan daerah.
“Peserta kita hari ini dari berbagai daerah di Yogyakarta. Jadi, kita sudah punya relawan di 4 kabupaten dan 1 kota. Secara SDM kita sudah terpenuhi sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa segera ditangani oleh relawan terdekat,” katanya.
Hadir pada acara ini sebagai narasumber adalah KH Hasan Abdullah (Katib Syuriah PWNU DIY), dr Beta Ahlam Gizela SpF DFM (Spesialis Forensik, Fakultas Kedokteran UGM), dan Indrayanto (Wakil Komandan BPBD DIY). (ayu/*)
