Simbol Menyerah dan Jauh dari Bantuan, PKL Kibarkan Ratusan Bendera Putih di Sepanjang Malioboro
Pemandangan agak berbeda ditemui di sepanjang Jalan Malioboro Jumat (30/7/2021) pagi. Tampak ratusan bendera putih terpasang rapi di sisi timur Jalan
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemandangan agak berbeda ditemui di sepanjang Jalan Malioboro Jumat (30/7/2021) pagi.
Tampak ratusan bendera putih terpasang rapi di sisi timur Jalan Malioboro.
Hal itu merupakan aksi simbolik yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro untuk merespons situasi yang mereka hadapi saat ini.
Bendera putih menandakan bahwa mereka sudah menyerah dengan kondisi perekonomian yang kian hari semakin memburuk.
Selain itu, simbol itu juga menandakan perasaan berkabung.
Baca juga: Bangunan Warung Warga Pesisir Gunungkidul Rusak Dihantam Gelombang Laut Tinggi
"Bendera putih dipahami oleh masyarakat kita sebagai tanda berkabung. Hal itu yang hari hari ini mulai merayapi komunitas dan pelaku usaha di Malioboro," jelas Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati saat ditemui di Kawasan Malioboro, Jumat (30/7/2021).
"Penghasilan macet total, kehidupan, keluarga kritis, hutang menumpuk, bantuan terasa jauh bahkan penerapan PPKM Darurat seolah jadi pukulan telak PKL," tambahnya.
Mereka pun mengharapkan adanya terobosan kebijakan luar biasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di tengah situasi krisis seperti saat ini.
Desio menjelaskan, Pemda DIY memang telah menyediakan skema relaksasi bagi para PKL.
Yakni dengan menyiapkan bantuan modal bergulir yang disalurkan melalui koperasi.
Namun belum seluruh pelaku usaha di kawasan itu mendapat jatah bantuan.
Sebab, tidak seluruh pelaku usaha tergabung dalam koperasi.
"Sementara relaksasi dana bantuan yang diturunkan PKL yang telah diturunkan dari 26 Juli sampai 29 Juli tidak terlalu memberi dampak positif, maka wajar kami dan Malioboro berkabung," paparnya.
Menurutnya, sejauh ini telah ada dua koperasi yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan sembilan paguyuban lain tidak bisa diakomodir karena tidak berbadan hukum koperasi.
"Kami berharap dan meminta kepada gubernur untuk mencari terobosan agar paguyuban yang tidak berbadan hukum koperasi bisa mengakses bantuan modal bergulir tanpa bunga," jelasnya.
