DPRD Kota Yogyakarta Desak Pembahasan APBD Perubahan, Fokuskan Untuk Penanganan COVID-19

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPRD Kota Yogyakarta mendesak agar APBD Perubahan 2021 bisa difokuskan untuk penanganan COVID-19.

Pasalnya, legislatif menilai, hingga kini, masih banyak sektor yang belum mendapat alokasi memadahi.

Anggota Pansus Pengawasan Penanganan COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho mengatakan, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sudah sewajarnya pembahasan APBD Perubahan dipercepat.

Baca juga: PHRI DIY Upayakan Pembayaran Upah Bagi Puluhan Ribu Karyawan Hotel dan Restoran yang Dirumahkan

"Sampai sekadang belum dibahas. Rencananya hari ini baru diserahkan Pemkot ke DPRD," katanya, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, APBD Perubahan pun harus bisa menyentuh beberapa sektor penanganan COVID-19 yang selama ini kurang mendapat perhatian. Contoh, dana operasional kelurahan, serta kampung, untuk mendukung PPKM.

"Bagaimana relawan di lingkup terkecil bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal kalau tidak mendapat support dari pemerintah? Harus dipikirkan itu," ucap Nurcahyo.

Kemudian, seiring penerpaan PPKM Level 4 yang bergulir hingga 25 Juli mendatang, legislatif meyakini banyak warga masyarakat Kota Yogyakarta yang sangat terdampak dari segi perekonomian. Sehingga, negara dituntut hadir.

Terlebih, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meyakini, banyak warga yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, namun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Masyarakat (DTKS) Kemensos RI.

Baca juga: Puluhan Warga Klaten yang Terpapar COVID-19 Dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan Boyolali

"Jadi, anggaran dari APBD Perubahan bisa dimasukkan sebagai back up, untuk bansos (bantuan sosial) bagi warga masyarakat yang belum memperoleh," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan beberapa OPD terkait peluncuran bansos ke masyarakat, yang ditargetkan turun sebelum PPKM Level 4 selesai.

"Ada lebih dari 36.000 yang saat ini masuk dalam DTKS dan KSJPS Pemkot. Masih kita sisir, agar tidak dobel. Makanya, dilakukan pemisahan data dan tata cara distribusinya ya, supaya bisa lebih cepat," tandas Wawali. (aka)