Breaking News:

Headline

Tak Dagang 1 Bulan, Pedagang Pasar Minta Bebas Retribusi Akibat PPKM Level 4

PARA pedagang di pasar tradisional non esensial Kota Yogyakarta berharap bisa mendapat kompensasi dari pemerintah akibat kebijakan PPKM level 4.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
MASIH TUTUP - Pemerintah Kota Yogyakarta belum membuka akses mobilitas masyarakat di Pasar Beringharjo, Kamis (22/7/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah pedagang di pasar tradisional non esensial Kota Yogyakarta berharap bisa mendapat kompensasi dari pemerintah. Hal ini lantaran kebijakan PPKM level 4 yang kini diterapkan, membuat mereka tidak dapat berdagang setidaknya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Barat, Bintoro mengatakan, pihaknya sudah hampir satu bulan tak berdagang, jika dihitung sejak awal penerapan PPKM Darurat pada 3 Juli lalu. Sehingga, sudah sewajarnya pedagang meminta kompensasi lewat relaksasi pajak.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pun telah memutuskan, untuk memberi keringanan retribusi 75 persen kepada pedagang di lima pasar tradisional yang sementara tidak bisa beroperasi. Namun, Bintoro menilai, relaksasi tersebut, belum terlampau signifikan.

"Harapan kami retribusi dinolkan, karena kami hampir satu bulan tak jualan, sehingga tidak ada pemasukan. Jadi, jelas kita minta kompensasi. Pajak lisrik juga, paling tidak ada pengurangan," katanya, Kamis (22/7/2021).

Ia pun meyakini, seluruh pedagang setuju dengan tuntutan tersebut, karena berpotensi membebani, setelah terdampak pembatasan yang cukup panjang. Terlebih, karena aktivitas jual beli tidak dapat berlangsung, otomatis perekonomian para pedagang pun sangat terdampak.

"Sekarang sebenarnya kita mulai jenuh di rumah. Kami, kalau dari segi keuangan, juga semakin menipis. Harapan kami, ya, tanggal 26 (Juli) benar-benar sudah bisa jualan lagi, dan pasarnya semoga kembali ramai," ujarnya.

Secara garis besar, lanjut Bintoro, seluruh pedagang di Pasar Beringharjo Barat sejatinya mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah. Hal ini lantaran untuk mengendalikan persebaran Covid-19, khususnya di Kota Yogyakarta.

"Kalau memang sudah diputuskan PPKM sampai 25 Juli, kami selaku pedagang hanya bisa menerima, karena mau nggak mau itu aturan dari pemerintah pusat," tandasnya.

Sementara itu, Pemkot Yogya mengusulkan relaksasi penarikan retribusi sebanyak 29 pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Relaksasi yang diusulkan sebesar 25 persen hingga 75 persen. Mekanisme relaksasi retribusi itu diusulkan melalui Keputusan Walikota (Kepwal) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono mengatakan, Pemkot Yogyakarta belum melalukan pelonggaran aktivitas di pasar dikarenakan Kota Yogyakarta masuk dalam level 4 atas kebijakan perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved