PPKM Level 4, Wakil Wali Kota Yogyakarta Berikan Pilihan Ke Masyarakat Soal Pelonggaran Aktivitas

Usai diumumkannya perpanjangan lima hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7/2021) kemarin

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Azka Ramadhan
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Usai diumumkannya perpanjangan lima hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7/2021) kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tak ingin mengendorkan upaya penekanan kasus Covid-19.

Hal itu dikarenakan Yogyakarta kini masuk ke dalam level 4 atas kebijakan perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat.

Sehingga, sebagaimana isi surat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM Level 4, maka wilayah yang masuk ke dalam level 4 yang dikategorikan penyebaran virus di daerah tersebut sangatlah tinggi.

Ketua Satgas Harian Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi tidak menampik bahwa kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi yakni diangka 300 kasus positif Covid-19 per harinya.

Baca juga: Pemda DIY Klaim Penerapan PPKM Darurat Berhasil, Mampu Tekan Mobilitas Warganya

Hal kedua yang menjadi catatan dan perlu dievaluasi yakni, aktivitas dan mobilitas masyarakat di Yogyakarta masih terbilang tinggi, sehingga hal itu menyebabkan kasus positif Covid-19 di Yogyakarta terus naik.

"Sehingga untuk saat ini yang akan kami kuatkan adalah, agar masyarakat dalam mobilitasnya dibatasi," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu (21/7/2021)

Itu artinya, lanjut Heroe, pengetatan dan pengawasan terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat masih sama seperti saat masa PPKM Darurat kemarin.

Alasan lainnya terus melakukan pengetatan dan pengawasan mobilitas, yakni tingkat keterisian Bate Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga cukup tinggi, ditambah dengan suplai oksigen masih belum aman sejauh ini.

Hal ketiga, perhatian Heroe ditujukan pada aktivitas sosial ekonomi yang diibaratkan memiliki dua mata pisau untuk saat ini.

"Ketiga tengang aktivitas sosial ekonomi, karena dalam kondisi sekarang ya tentu muncul persoalan ekonomi," jelasnya.

Namun demikian, ia meminta kepada maayarakat agar menahan selama lima hari, karena menurutnya prioritas saat ini lebih ditekankan terhadap persoalan kesehatan.

"Karena kami prioritasnya penanganan kesehatan, maka kami harapkan persoalan ini diutamakan," jelas Heroe.

Heroe berharap, dalam minggu ini mobilitas masyarakat semakin turun, sehingga pada minggu terakhir bulan ini pengawasan diberbagai sektor dapat dikendorkan pelan-pelan.

"Tapi itu perlu syarat. Ini bisa kami kendorkan kalau kasusnya menurun. Tapi kalau kasusnya agak standar dan cenderung tinggi, kami belum bisa mengendorkan," ungkap Heroe.

PPKM Bukan Soal 5 sampai 10 Hari

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Yogyakarta ini menegaskan, kasus positif Covid-19 yang terjadi saat ini adalah cerminan dari 14 hari yang lalu.

Heroe melihat tambahan 5 hari perpanjangan PPKM kali ini dapat memperkecil laju penularan setelah turunnya mobilitas saat masa pengetatan PPKM Darurat kemarin.

"Nah, perpanjanga 5 hari ini harapannya yang sudah terkendali kemari tanggal 3 sampai 20 kan sudah mulai kendor, kami tekan lagi mobilitasnya," terang dia.

Ditanya strategi yang mampu menjamin menurunkan laju penyebaran kasus selama 5 hari ke depan, ia pun menuturkan bahwa kebijakan PPKM Level 4 bukan soal jaminan dapat menurunkan kasus penyebaran selama 5 atau 10 hari.

Karena menurunya hasil laju penularan virus selama lima hari ke depan belum dapat diketahui atau diprediksi.

"Ini bukan soal 5 atau 10 hari. Tapi ini adalah kelanjutan pemberlakuan kembali kebijakan yang lama harapannya bisa menurunkan kasus," jelas Heroe.

Masih kata Heroe, jika Yogyakarta ingin turun level ke tingkat 3, maka syaratnya harus ada indikator penurunan kasus Covid-19.

Sementara kasus Covid-19 di Yogyakarta masih cukup tinggi, sehingga pihaknya belum bisa memberikan kelonggaran aktivitas yang lebih banyak.

"Karena kalau ini tidak diketati, dalam arti interaksi masih banyak dan kasusnya masih tinggi, Yogya tidak turun di level bawah. Bisa jadi kasusnya tinggi levelnya di atas lagi," tegasnya.

Oleh karenya, Heroe meminta kepada masyarakat Yogyakarta supaya memperhatikan arahan ini secara jelas.

Jika ingin aktivitas ekonomi dan lainnya kembali dilonggarkan, maka selama lima hari ke depan seluruh elemen masyarakat diminta mengurangi mobilitas dan aktivitasnya.

"Harapan kami memang 5 hari ke depan yang harus kami rasakan mobilitas dan interaksi masyarakat turun. Sehingga kecenderungan angka penuluaran kasus semakin baik," terang dia.

Ujian Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Heroe Poerwadi menegaskan bahwa kondisi saat ini merupakan ujian bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia terus berharap supaya warga Kota Yogyakarta menahan mobilitasnya selama 5 hari ke depan demi kondisi Yogyakarta yang lebih aman dari sebaran virus.

"Ini ujian bagi kita semua. Baik masyarakat, pemerintah dan siapa pun yang ada di Jogja, apakaha tanggal 26 bisa turun level atau tidak," terang dia.

Baca juga: Sempat Tembus 1.000 Kasus Covid-19 per Hari di Bantul Saat PPKM Darurat, Dinkes Lakukan Evaluasi

Ia memberi jaminan apabila ke depan kasus positif Covid-19 di Yogyakarta turun dan masuk ke level 3, maka pelonggaran aktivitas dapat dilakukan.

Saat ditanya sektor pertama kali yang ingin dilonggarkan apabila kasus Covid-19 di Yogyakarta menurun dan masuk ke level 3, Heroe masih belum menentukan.

Akan tetapi, kemungkinan besar indikator yang akan diambil untuk melonggarkan aktivitas itu akan dilihat dari sektor mana yang selama PPKM Darurat bisa menyelesaikan kasusnya dengan cepat.

Misalnya harus membuka keran ekonomi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, apakah selama PPKM berlangsung sektor ekonomi mampu menurunkan angka kasus penularan dengan baik.

"Nanti kami lihat dulu, mana yang selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini sektor apa yang menyelesaikan kasusnya turun," tegasnya.

Langkah itu dilakukan karena ia tak ingin ketika kelonggaran diberikan, kemudian terjadi kerumunan lalu kasus positif Covid-19 di Yogyakarta kembali tinggi. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved