Breaking News:

Yogyakarta

9 Serikat Pekerja di DIY Tolak Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Alasannya

PPKM Darurat sangat berdampak pada mobilitas dan aktivitas masyarakat, terutama pekerja/buruh baik formal maupun informal dalam mencari nafkah.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.com
Irsad Ade Irawan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sembilan serikat buruh dan forum pekerja informal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak keras perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Jika sesuai keputusan pemerintah terkait masa penerapan PPKM Darurat, peraturan itu akan berakhir hari ini Rabu (20/7/2021).

Masyarakat harap-harap cemas termasuk kalangan buruh dan pekerja informal lainnya karena sejak diberlakukannya PPMK Darurat, mereka merasa kesulitan mencari nafkah sebab tidak ada jaminan sosial berupa bantuan dari pemerintah.

Perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsad Ade Irawan mengatakan, sehubungan adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat dari pemerintah, ia mendesak supaya hal itu sebaiknya diurungkan.

Baca juga: PPKM Darurat, KSPSI DIY : Bagaimana Imun Mau Naik, Buruh Makan Kerupuk

MPBI DIY memandang bahwa PPKM Darurat sangat berdampak pada mobilitas dan aktivitas masyarakat, terutama pekerja/buruh baik formal maupun informal dalam mencari nafkah sehari-hari.

Ia menjelaskan, bagi pekerja sektor niaga dan perhotelan,  terjadi penurunan upah sebanyak 10 – 75%.

"Selain itu pekerja informal dan pengusaha kecil yang jam operasionalnya malam hari sama sekali tidak memiliki 
pendapatan," katanya, Rabu (20/7/2021).

Ia menilai, dampak yang memberatkan secara ekonomi itu, dianggap tidak berbanding lurus dengan terkendalinya pandemi Covid-19

Dari sejumlah persoalan itu, para serikat pekerja menuntut pemerintah pusat dan pemerintah DIY untuk menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan sosial.

Kedua, MPBI mendesak apabila PPKM Darurat diperpanjang pemerintah wajib memberikan jaminan hidup sebesar Rp1,7 juta.

Baca juga: Dampak PPKM Darurat PHK Membayangi Buruh Yogya

Ketiga, mereka meminta supaya pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemotongan upah bagi para pekerja.

"Terakhir, apabila pemerintah memperpanjang PPKM Darurat, tanpa memberikan jaminan hidup, kami akan melakukan konsolidasi para pekerja untuk memperjuangkan hak dan keadilan hukum sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan," jelas Irsad.

Sebagai informasi, sembilan serikat pekerja di DIY yang kini menyatakan sikap menolak perpanjangan PPKM Darurat di antaranya DPW Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DIY, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) DIY, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) DIY, F SP LEM DIY, F SP NIBA SPI DIY, F SP TSK SPI DIY, FPPI Yogyakarta, dan Sekolah Buruh Yogyakarta.

Ke sembilan serikat pekerja itu sampai saat ini masih menanti keputusan pemerintah terkait wacana perpanjangan PPKM Darurat. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved