Breaking News:

Pemkot Magelang Revisi Peraturan PPKM Darurat Sesuai Instruksi Pusat

Pemerintah Kota (Pemkot) menyesuaikan revisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai Instruksi Mendagri

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Magelang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) menyesuaikan revisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai Instruksi Mendagri (Inmendagri) 19/2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Atas penyesuaian ini, Wali Kota Magelang menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 443.5/204/112 tahun 2021 tentang perubahan atas SE Wali Kota Magelang nomor 443.5/169/112 tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Kota Magelang.

Baca juga: Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (Pemalni) Swadaya Bagi Sembako Untuk Anggotanya

Pada SE ini disebutkan bahwa tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjemaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

Aturan lain yang diubah, yakni mengenai resepsi pernikahan. Dari semula dibolehkan dalam kapasitas terbatas maksimal 30 orang, kini ditiadakan untuk sementara selama PPKM Darurat.

Kemudian untuk fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) dan tempat hiburan dan rekreasi ditutup sementara.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan, revisi PPKM Darurat ini resmi berlaku mulai 10-20 Juli 2021. Pihaknya pun menyesuaikan aturan terbaru dari pemerintah pusat.

“Kami sudah sesuaikan aturan dengan pemerintah pusat mengenai revisi ini,” katanya, Kamis  (15/7/2021).

Menurut Joko, kendati tempat ibadah dibuka lagi, bukan berarti masyarakat bebas melakukan kegiatan keagamaan. Masyarakat tetap diminta menjalankan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing.

“Masyarakat sangat dianjurkan supaya menggelar ibadah di rumah saja. Revisi ini bukan pelonggaran, tetapi agar masyarakat semakin ketat lagi menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan pelarangan resepsi pernikahan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP, TNI, dan Polri guna menegakkan aturan di lapangan.

Baca juga: Pihak Keluarga Dokter Lois Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka, Ini Pernyataan Lengkapnya

“Kami mengimbau masyarakat yang mau menggelar resepsi ditunda dulu. Karena kalau kemarin aturan menyebutkan boleh 30 orang dengan adanya revisi ini maka resepsi dilarang,” imbuhnya.

Terlebih jika memperhatikan situasi penanganan Covid-19 di Kota Magelang, kata Joko, belum menunjukkan perkembangan yang baik. 

Meski secara umum kasus menurun, tetapi status zona masih kritis. Ditambah, bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan juga belum menurun signifikan.

“Kedisiplinan dan kewaspadaan semua pihak menjadi kunci dalam penanganan Covid-19 di Kota Magelang. Jika masyarakat disiplin, taat prokes, lalu untuk sementara tinggal di rumah dulu, mungkin ke depan PPKM darurat tidak diperpanjang. Harapan kami semua begitu,” pungkasnya. (ndg)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved