Revisi PPKM Darurat di Sleman, Tempat Ibadah Buka Terbatas, Resepsi Pernikahan Ditiadakan 

Pemerintah Kabupaten Sleman merevisi Intruksi Bupati (Inbup) nomor 17/2021, menjadi Inbup 18/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Ahmad Syarifudin
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman merevisi Intruksi Bupati (Inbup) nomor 17/2021, menjadi Inbup 18/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).

Adapun bagian yang direvisi, perihal tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), kebijakan awal ditutup sementara. 

Sedangkan pada revisi Inbup Sleman terbaru, tempat ibadah tidak ditutup.

Tapi tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

Baca juga: Tak Ditahan, Ini Pengakuan Dokter Lois saat Diperiksa Polisi: Opini Pribadi Tidak Berlandaskan Riset

"Tempat ibadah buka terbatas. Hanya untuk ibadah individu terbatas. Maksudnya, (semisal kegiatan) pengajian tidak boleh," kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, Selasa (13/7/2021). 

Menurutnya, kegiatan pengajian tidak diperbolehkan. Sebab, jika itu dilakukan akan rawan terjadi kerumunan.

"Kan banyak yang datang kalau pengajian," tutur dia. 

Tempat ibadah hanya untuk ibadah individu terbatas.

Artinya, kalau misalnya Masjid, diperbolehkan hanya untuk salat lima waktu bagi warga lokal saja.

Tetapi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya sementara ditiadakan. 

Selain tempat ibadah, inbup nomor 18/2021 juga merevisi aturan pelaksanaan resepsi pernikahan.

Di mana kebijakan sebelumnya, resepsi diperbolehkan dengan kapasitas kehadiran maksimal 30 orang. Kebijakan tersebut diubah, dengan ditiadakan selama PPKM Darurat

Disamping itu, dalam Intruksi yang ditandatangani oleh Bupati Kustini Sri Purnomo ini juga memuat aturan yang lebih tegas untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha.

Baca juga: 13 Obyek Wisata di Jogja yang Bisa Dikunjungi Secara Virtual, Cocok Saat PPKM Darurat

Kemudian, bagi setiap orang yang melanggar pengendalian penyakit menular ini juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum KUHP (pasal 212 - 218), Undang-undang nomor 4/1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-undang nomor 6/2018 tentang karantina kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 

Aturan baru ini juga mengintruksikan kepada Satpol PP, TNI, POLRI, dan Kejaksaan, serta perangkat daerah/instansi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, agar melakukan pengawasan ketat terhadap PPKM Darurat COVID-19.

"Intruksi Bupati ini berlaku pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021," terang Kustini, dalam aturan tersebut. (Rif)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved