Breaking News:

Tarif Bisa Disesuaikan Nilai Investasi, Pemkot Yogyakarta Dorong Swasta Terlibat Urusi Parkir

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong para investor swasta, agar terlibat aktif dalam mengatasi persoalan minimnya tempat khusus parkir (TKP)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong para investor swasta, agar terlibat aktif dalam mengatasi persoalan minimnya tempat khusus parkir (TKP). Apalagi, keberadaan Perda No. 2 Tahun 2019 sejatinya telah membuka peluang sangat besar untuk hal itu.

Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menyampaikan, Perda perparkiran yang dimiliki Pemkot memberikan ruang yang cukup, untuk pengembangan investasi oleh swasta. Ia mengatakan, payung hukum tersebut, dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah, maupun swasta.

Baca juga: Bantu Sektor Wisata, Gerakan Wisata Sehat Dicanangkan di Gunungkidul

"Karena istilah tarif di perparkiran swasta, bukan nominal seperti retribusi, tapi perhitungan investasi. Makanya, kita mendorong pelaku swasta agar terlibat di dalam investasi perparkiran ini, ya," terangnya, Rabu (9/6/2021).

Sesuai pasal 27 ayat 2 dalam Perda 2/2019, disebutkan bahwa pungutan jasa parkir ditentukan berdasar variabel jenis kendaraan, kawasan, hingga nilai investasi. Sehingga, nominal tarif parkir menjadi kewenangan penuh pengelola, selama tidak melebihi batas yang ditentukan.

"Itu kan jadi daya tarik. Makanya, kesulitan infrastruktur perparkiran yang dihadapi ini kita atasi dengan mendorong keterlibatan para investor swasta," tandasnya.

Oleh sebab itu, Aman mengatakan, sudah saatnya warga masyarakat menggeser paradigmanya, terkait perparkiran. Dalam artian, jangan sekadar mempersoalkan tarif semata, namun pelayanan apa yang didapat. Terlebih, jika ada TKP swasta yang bisa menyajikan fasilitas komplit.

"Harusnya tidak lagi bicara masalah tarif, tapi soal layanan optimal. Paradigma harus diubah. Kalau mau mendapatkan layanan optimal, menjadi logis kalau tarifnya disesuaikan, sepanjang statusnya itu legal loh," cetusnya.

Baca juga: Cerita Pelaku UMKM di Klaten Berburu Bantuan BPUM Senilai Rp1,2 Juta, Dua Kali Daftar Hasil Nihil

Ditambah lagi, jika lokasi TKP yang dibangun swasta itu mendekati aspek-aspek kegiatan ekonomi dengan intensitas tinggi, maka sangat lumrah diterapkan retribusi premium. Sayangnya, hingga sekarang, masih sangat minim pihak-pihak yang cermat melihat peluang tersebut.

"Misalnya, siapa tahu, kedepan di sirip-sirip Malioboro itu, ada investor yang membangun TKP. Nah, itu kan lokasinya dekat Malioboro, masyarakat jangan bicata tarif, karena pelayanannya jelas sangat optimal," ucapnya.

"Dalam arti, punya radius kedekatan dengan tujuan utama, yang hendak dituju. Kalau mengenai laku dan tidak laku, ya itu soal hubungan bisnis," imbuh Sekda. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved