Breaking News:

Headline

Masa Kerja Tak Sampai 5 Tahun, Kepala Daerah Fokus Layani Warga

"Saya enggak mikir apakah itu akan diperpanjang atau diperpendek. Pikiran saya fokus untuk penanggulangan Covid-19." Bupati Bantul,Abdul Halim Muslih.

Editor: Agus Wahyu
KOMPAS/TOTO SIHONO
Ilustrasi pilkada 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu memutuskan pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Presiden (Pilpres) bakal dilaksanakan, Rabu 28 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, digelar sembilan bulan berikutnya, yaitu 27 November 2024.

Dengan begitu, maka masa jabatan bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada 2020 kurang dari empat tahun.
Hal tersebut tak dipusingkan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. "Saya enggak mikir apakah itu akan diperpanjang atau diperpendek. Pikiran saya fokus untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," ujar dia, Senin (7/6/2021).

Pemulihan ekonomi ini harus berangkat dari potensi tiga sektor unggulan yang dimiliki Bantul, yakni industri, pertanian, dan pariwisata. Tiga sektor ini yang selama bertahun-tahun menduduki peringkat 1-3 dalam PDRB Kabupaten Bantul. Sektor ini pun dihuni oleh mayoritas penduduk Bantul, apalagi pertanian.

"Maka fokus pemulihan ekonomi di tiga sektor unggulan ini. Sehingga program-program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah mendukung menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan tiga sektor ini," tuturnya.

Halim mengatakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian, maka yang akan dilakukan oleh Pemkab Bantul adalah pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif itu berarti pertumbuhan ekonomi yang bisa memperbaiki kesenjangan.

Maka dari itu, Pemkab Bantul akan mempermudah perizinan investasi dan kemudahan berusaha. Izin-izin yang berbelit yang mempersulit para investor atau orang yang akan membuka usaha harus dipangkas.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo menyatakan bahwa pihaknya tak mempermasalahkan perihal keputusan dari pemerintah pusat tersebut. Ia bersama Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih akan mengikuti apa yang sudah menjadi ditetapkan sebagai regulasi dari pemerintah.

Masa jabatan yang lebih pendek ini tidak akan mempengaruhi kinerjanya dalam memimpin Kabupaten Bantul. "Kami sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2021-2026 ini kewajiban dari Bupati dan Wabup terpilih. Yan nanti akan kami jalankan program-program sesuai masa jabatan," ujarnya kepada Tribun Jogja, Senin (7/6/2021).

Sesuai visi misinya, Jepe–sapaan akrab Joko Purnomo--akan terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Tantangan para pemimpin saat ini berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, di mana saat ini Indonesia tengah berjuang mengatasi pandemi Covid-19. Maka dari itu, Pemkab Bantul pun juga akan fokus dalam penanggulangan Covid-19.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, menerima keputusan pemerintah mengenai Pilkada Serentak 2024. “Kalau keputusan dari pemerintah pusat seperti itu, ya, kami manut (nurut) saja. Mosok kita nggontok (protes)," kata dia, Senin (7/6/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved