Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Penyebab Garuda Indonesia Alami Krisis Keuangan

TRIBUNJOGJA.COM - Maskapai penerbangan milik negara, Garuda Indonesia, saat ini dikabarkan tengah mengalami krisis keuangan.

Bahkan, Garuda Indonesia juga dilaporkan terlilit utang dalam jumlah yang cukup besar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan beberapa alasan yang menyebabkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam kondisi keuangan yang terpuruk saat ini.

Selain memang terpengaruh pandemi Covid-19, persoalan lainnya adalah terkait penyewa pesawat atau lessor.

Baca juga: INTER MILAN: Menteri BUMN Erick Thohir Bakal Beli Nerazzurri Lagi?

Baca juga: CERITA Pak Thohir Pemilik Toko Depan Bandara YIA Didatangi Menteri BUMN Erick Thohir

Ia bilang, saat ini Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 lessor yang sebagian terlibat dalam tindakan koruptif dengan manajemen lama.

"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor."

"Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," ungkap Erick Thohir.

Ia menjelaskan, pemetaan diperlukan untuk mengetahui lessor yang bertindak 'nakal' guna dilakukan negosiasi yang tepat.

Namun di sisi lain, Erick Thohir meyakini sejumlah lessor juga telah bekerja sama dengan jujur.

Kendati demikian, harga penyewaan pesawat yang dipatok oleh lessor sekalipun tidak terlibat koruptif, terasa tetap mahal di kondisi saat ini.

Sehingga, negosiasi pada tipe lessor ini juga diperlukan. 

Laporan keuangan

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengatakan manajemen saat ini sedang fokus memulihkan kinerja melalui berbagai program strategis agar dapat mengembalikan performa perusahaan

Berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang dirilis Garuda Indonesia pada kuartal III 2020, BUMN penerbangan itu mempunyai utang sebesar Rp 98,79 triliun.

Terdiri dari utang jangka pendek Rp 32,51 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 66,28 triliun.