Terima Info Banyak Tenaga Pendidik Belum Divaksin, Legislatif Kulon Progo Minta Vaksinasi Dipercepat

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi IV DPRD Kulon Progo meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidikan. 

Setelah menerima informasi banyak tenaga pendidik di wilayahnya belum divaksin. 

Mengingat rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2021/2022 segera digelar pada pertengahan Juli 2021 mendatang. 

Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo, Muhtarom mengatakan pihaknya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk membuat perencanaan yang jelas terkait pelaksanaan vaksinasi. 

Baca juga: Legislatif Minta Pemda DIY Perhatikan Akses Jalan Sebelum Membangun Pelabuhan Gesing

Termasuk menyampaikan alasan kendala pelaksanaannya apakah diakibatkan dari distribusi vaksin atau permasalahan perencanaan. 

"Karena guru ini menjadi prioritas penerima vaksin mengingat PTM segera dilakukan. Ini juga menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerah (OPD) lain tidak hanya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinkes saja," ucapnya, Senin (24/5/2021). 

Muhtarom melanjutkan, apalagi dewan menerima informasi banyak tenaga pendidik yang belum divaksin.

Selain itu, juga sarana prasarana (sarpras) protokol kesehatan sebagai pendukung PTM lebih dipersiapkan. 

Sebelumnya Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo, Baning Rahayujati mengatakan tenaga pendidik yang telah divaksin sebanyak 5.956 orang dari total 10.140 sasaran. 

Harapannya target vaksinasi untuk kalangan itu selesai pada Juni 2021.

Namun dalam pelaksanaannya, pihaknya mengakui terdapat sejumlah kendala. 

Sehingga banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi khususnya di Kapanewon Wates. 

Mengingat banyaknya jumlah sekolah di wilayah tersebut namun tidak sebanding dengan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang melayani vaksinasi hanya di Puskesmas Wates. 

Serta kendala jumlah dosis vaksin yang tersedia. 

Baca juga: BKN Temukan 97 Ribu Data PNS Fiktif, Ini Tanggapan BKD DIY