Breaking News:

Mudik Lokal Dilarang, Sekda DIY Akui Kesulitan Lakukan Pengawasan

Pemerintah pusat memutuskan untuk melarang mobilitas warga di wilayah aglomerasi sepanjang periode pelarangan mudik, tepatnya 6 hingga 17 Mei

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah pusat memutuskan untuk melarang mobilitas warga di wilayah aglomerasi sepanjang periode pelarangan mudik, tepatnya 6 hingga 17 Mei mendatang. 

Sebelumnya, seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta ditetapkan sebagai wilayah aglomerasi sehingga warga diizinkan melakukan mobilitas di dalam satu wilayah provinsi.

Namun, pemerintah mendadak mencabut keputusan itu sehingga mobilitas warga lintas kabupaten/kota pun kini juga dilarang.

Baca juga: Dinkes Gunungkidul Upayakan Vaksinasi COVID-19 Tetap Berjalan Saat Lebaran

Saat dimintai tanggapan, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pihaknya merasa kesulitan untuk melakukan penyekatan di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.

Selain membutuhkan banyak tenaga, akses jalan di perbatasan kabupaten/kota di DIY juga tergolong banyak.

Sehingga dikhawatirkan upaya penyekatan menjadi tak efektif.

"Tidak mungkin melakukan penjagaan di seluruh antar kabupaten/kota. Jalan tikus dan lorong-lorong itu banyak. Mungkin kalau Kulon Progo lebih mudah, tapi Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan kota kan tidak bisa diatasi," terang Aji saat ditemui di kantornya, Jumat (7/5/2021).  

Sebagai strategi sementara, Aji akan meminta Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi warganya yang akan melakukan perjalanan mudik.

"Mungkin strategi kita akan mengandalkan lurah, RT, RW untuk membatasi (mobilitas). Waktu orang keluar RT RW kan kelihatan, langsung dicegat sama satgas," urainya.  

Baca juga: Mudik Lokal Dilarang, Sekda Gunungkidul: Seharusnya Memang Lebih Dibatasi

Hingga saat ini, Pemda DIY belum menerima petunjuk khusus terkait kebijakan larangan mudik lokal.

Aji mengaku justru mengetahui perubahan kebijakan itu dari pemberitaaan media.

Namun, jika hal itu memang merupakan regulasi dari pemerintah pusat, maka Pemda DIY akan menerapkannya seoptimal mungkin.

"Kalau itu sifatnya imbauan nanti pak gubernur akan mempunyai kebijakan sendiri. Kalau memang rekomendasi berupa instuksi atau larangan ya akan kita lakukan," tegasnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved