Breaking News:

Mudik Lokal di Kawasan Aglomerasi Dilarang, Pemkot Yogyakarta Pertanyakan Teknis Penerapannya

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menganggap larangan mudik di wilayah aglomerasi sangat mendadak. Eksekutif pun tidak mau gegabah mengambil

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Azka Ramadhan
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menganggap larangan mudik di wilayah aglomerasi sangat mendadak.

Eksekutif pun tidak mau gegabah mengambil kebijakan dan memilih untuk menunggu kejelasan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya belum memahami, bagaimana teknis pelarangan mudik lokal di kawasan DI Yogyakarta.

Baca juga: Mudik Lokal Dilarang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Ikuti Kebijakan Pusat

Sebab, tentu penerapannya tak semudah membalikan telapak tangan.

"Kalau kemarin kan boleh. Makanya, kebijakan ini sangat teknis dan sangat mendadak. Kita belum tahu bagaimana penerapannya, di wilayah aglomerasi. Kalau yang tertulis kemarin kan boleh, ya," ucap Heroe, Jumat (7/6/2021).

Terlebih, dengan status sebagai ibu kota provinsi, setiap harinya, warga masyarakat dari kabupaten di sekitar Kota Yogyakarta senantiasa berbondong-bondong masuk, untuk menjalani aktivitas perekonomian masing-masing.

"Kota kan jadi pusat aktivitas ekonomi yang pekerjanya banyak berasal dari kabupaten di sekitarnya. Bagaimana penerapannya nanti, apakah langsung diliburkan, atau bagaimana, saya belum mengerti itu," ungkapnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya itu pun mempertanyakan, jika yang dilarang hanya aktivitas mudik saja, sementara kegiatan perekonomian tetap diperbolehkan, penyekatannya tentu sangat sulit.

"Aplikasinya apa pekerja dari luar kota tidak boleh masuk? Bisa jadi problem itu, ya, karena banyak pekerja dari luar. Kalau terkait pekerjaan, kemudian logistik bisa jalan, membedakannya nanti bagaimana," terang Heroe.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran di Wilayah Aglomerasi, Pemkab Kulon Progo Bakal Ikuti Kebijakan Provinsi

"Intinya, sebagai upaya meminimalisir silaturahmi. Tapi, penyekatannya seperti apa? Wong nanti selama 6-17 Mei sebagian besar pekerjaan tidak libur," tambahnya.

Oleh sebab itu, orang nomor dua di kota pelajar tersebut memilih menantikan instruksi berikutnya dari pemerintah pusat. Terutama, mengenai pelaksanaan teknisnya.

"Makanya, saya masih menelusuri, apakah kebijakan ini bentuknya sudah tertulis atau belum. Kita tunggu saja, ya, aturan teknisnya seperti apa," pungkasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved