Breaking News:

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Kembali Tiadakan Open House Saat Lebaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melarang pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar open house saat Idulfitri

TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA, YOGYA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melarang pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar open house saat Idulfitri 1442 H.

Gubernur dan bupati/wali kota se Indonesia juga diminta mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama dan pelarangan open house pada saat maupun pasca lebaran. 

Saat dimintai tanggapan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku memang tak memiliki rencana untuk menggelar kegiatan halal bihalal atau open house yang biasanya digelar di Kompleks Kepatihan.

Baca juga: Kalurahan di Gunungkidul Diminta Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Bagi Pemudik

"Saya nggak menyelenggarakan apa-apa," terang Sri Sultan saat ditemui di DPRD DIY, Rabu (5/5/2021).

Pada tahun 2020 lalu, Raja Keraton Yogyakarta ini juga tak menyelenggarakan perhelatan open house karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19.

"(Tahun) kemarin kan kami juga nggak menyelenggarakan. Itu tempat berkerumun, nggak usah," jelas Sri Sultan.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terakhir menyelenggarakan kegiatan open house pada tahun 2019 lalu.

Kesempatan ini, menjadi ajang silaturahmi masyarakat umum dengan Gubernur DIY.

Baca juga: Para Penglaju yang Hendak Masuk DI Yogyakarta Wajib Bawa Surat Rapid Antigen dan Surat Tugas

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, dirinya meminta kepada bupati atau walikota untuk mematuhi instruksi Kemendagri.

Instruksi terkait pelarangan tersebut termaktub dalam SE Kemendagri Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

"Yang jelas gubernur tidak menyelenggarakan (open house) dan dimohon bupati walikota juga tidak usah menyelenggarakan open house," paparnya.

"Prinsipnya semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang," tambah Aji. (tro)

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved