Pit Duwur Berkeliling Kota Yogyakarta Sambil Dukung Perdamaian untuk Myanmar
Barisan sepeda yang tingginya melebihi tinggi orang dewasa berjejer melintasi Jalan Malioboro. Mengundang rasa penasaran bagaimana cara menaiki sepeda
Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Kurniatul Hidayah
Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Barisan sepeda yang tingginya melebihi tinggi orang dewasa berjejer melintasi Jalan Malioboro. Mengundang rasa penasaran bagaimana cara menaiki sepeda unik itu.
Beberapa masyarakat yang melihat meminta waktu untuk berfoto bersama.
Tak kurang sekitar 4 sepeda tinggi atau pit duwur bergabung dalam rombongan itu, diikuti beberapa pesepeda lainnya. Mereka bukan sekadar bersepeda pagi, namun ada misi yang dibawa, yaitu aksi solidaritas kepada masyarakat Myanmar.
Pagi itu Sabtu (24/4/2021) sekitar 12 anggota komunitas Pit Duwur dan sepeda lainnya bersepeda keliling Kota Yogyakarta dimulai pukul 09.00 WIB.
Baca juga: Mitigasi Krisis Iklim, PLN Mengajak untuk Sayangi Bumi dengan Mengurangi Jejak Karbon
Rute yang ditempuh antara lain Balai Kota – Timoho – Kridosono – Tugu – Titik 0 KM – Balai Kota.
"Bersepeda keliling Kota Yogyakarta. Kabarkan pesan menolak kedatangan pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke Indonesia". Demikian garis besar pesan yang mereka bawa.
Perwakilan Komunitas Pit Duwur, Fajar Setyonugroho, mengatakan dengan aksi ini mereka menyerukan harapan agar Indonesia sebagai anggota Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak melegitimasi kepemimpinan hasil kudeta militer di Myanmar, dengan mengundang
pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing hadir dalam pertemuan pemimpin ASEAN itu.
"Jangan sampai Indonesia menjadi panggung bagi legitimasi dia atas kekuasaannya karena kudeta militer," ungkap Fajar kepada Tribunjogja.com di Titik Nol Kilometer, Sabtu (24/4/2021).
Saat ini, rakyat Myanmar berada dalam tekanan. Kudeta militer pada 1 Februari 2021 menyulut rangkaian aksi protes warga yang justru direspons aparat dengan unjuk kekuatan dan gelombang kekerasan.
Lebih dari 4.000 aktivis perdamaian ditangkap dan lebih dari 3.000 masih ditahan. Sebanyak 738 di antaranya bahkan ditembak dan dibunuh dengan kejam oleh tentara menyusul maraknya aksi unjuk rasa di jalanan, termasuk balita usia 5 tahun yang seharusnya tak jadi korban.
Fajar melanjutkan, tindakan pemerintahan militer ini menambah panjang daftar tragedi kemanusiaan di salah satu negara anggota ASEAN ini.
Sebelumnya, aparat bersenjata juga menjadi aktor utama pengusiran dan pembantaian warga sipil Myanmar di wilayah etnis Rohingya. Lebih dari 80.000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke Bangladesh.
"Kita berharap ASEAN dapat bertindak, walaupun menganut prinsip non-interferensi. Terlebih, salah satu tujuan pendirian asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, sebagaimana yang tercantum dalam Piagam ASEAN," tutur Fajar.
Baca juga: UPNVY Siap Cetak Humas Berkualitas dan Kompeten di Bidangnya untuk Edukasi Masyarakat
Penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021, kata dia, seharusnya menjadi momentum untuk memberikan dukungan pada kedaulatan dan demokrasi di Myanmar.
Salah satu caranya adalah dengan tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing hadir dalam pertemuan pemimpin ASEAN.
"Sangat disayangkan jika ASEAN dan juga Indonesia, justru memberikan legitimasi pada kekuasaan junta militer yang sama sekali tidak sah," bebernya.
"ASEAN dan juga Indonesia, seharusnya mengundang Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) untuk hadir dalam KTT ASEAN yang merupakan perwakilan masyarakat sipil Myanmar. Dengan demikian, suara warga Myanmar akan mendapatkan saluran untuk didengar di level internasional," sambungnya.
Selain bersepeda bersama, Fajar dan rekan-rekan penggowes lainnya pagi itu juga menemui masyarakat dan mengobrol. Atas nama kemanusiaan, mereka mengajak masyarakat sipil lainnya untuk peduli pada apa yang menimpa masyarakat sipil Myanmar saat ini.
"Masyarakat jadi tahu apa yang dialami masyarakat sipil Myanmar sekarang sama seperti yang dialami masyarakat Indonesia pada saat orde baru," ucap Fajar.
Ia menuturkan, kegiatan pagi itu berjalan lancar dan tidak ada kendala. Selain itu, menurut Fajar, mereka masih menjalankan ibadah puasa. (uti)