Breaking News:

Pemkab Bantul Akan Ikuti Aturan Larangan Mudik Lebaran dari Pemerintah Pusat

Aturan tersebut mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDB) yaitu selama H-14 peniadaan pemudik pada 22 April hingga

TRIBUNJOGJA/ Christi Mahatma Wardhani
Polres Bantul melakukan sosialisasi larangan mudik kepada pengendara di simpang empat Gose, Bantul, Kamis (22/04/2021). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah pusat menerbitkan aturan tambahan terkait larangan mudik Idulfitri 2021.

Aturan tersebut mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDB) yaitu selama H-14 peniadaan pemudik pada 22 April hingga 5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan pemudik yaitu 18 hingga 24 Mei. 

Dengan adanya tambahan aturan mudik Idul Fitri 2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan beberapa penyesuaian.

Baca juga: Pengetatan Jelang Larangan Mudik, Pemkot Yogyakarta Instruksikan Posko PPKM Lakukan Monitoring

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya tambahan aturan tersebut.

Namun demikian, pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi arahan Pemerintah Pusat. 

"Kami belum mengetahui tamabahan aturan tersebut, masih mengaju pada instruksi Bupati yang kemarin. Kalau memang ada aturan baru, tentu kami akan menyesuaikan dengan pemerintah pusat, kan tidak mungkin kami bikin aturan sendiri, karena masih bagian dari Indonesia," katanya, Kamis (22/04/2021).

Terkait kebijakan pembatasan, pihaknya juga akan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut dia, penyekatan di pintu masuk DIY menjadi kewenangan Pemda DIY, termasuk penyekatan di wilayah Bantul

Kendati demikian, pihaknya akan membantu penyekatan.

Halaman
12
Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved