Tak Ada Mudik, 5.000 Driver dan Kernet dari Organda DIY Terancam Kehilangan Penghasilan

"Harusnya sekarang ini program mudik gratis diadakan. Karena mereka yang keluar rumah (mudik) bisa ditracing dengan mudah, karena terencana, tertata, dan terpantau," ujarnya.

Jika diberikan kebijakan pelarangan, menurut Hantoro masyarakat semakin liar dan memilih alternatif lain supaya bisa sampai ke kampung halaman.

Para masyarakat menurutnya akan memakai angkutan liar dengan harga tiket seharusnya Rp 200 ribu, menjadi Rp 800 ribu.

"Pasti tempat duduk yang harusnya diisi tujuh orang, di sana diisi 11 orang. Malah kacau kan prokesnya," terang dia.

Berdasarkan data Organda DIY saat ini, sedikitnya ada sekitar 2.000 armada yang kembali terancam tidak beroperasi akibat pelarangan mudik tahun ini. 

Sementara 5.000 driver dan kernet angkutan darat terancam kehilangan penghasilan di momen mudik lebaran 2021 saat ini.

"Itu baru driver dan kernet saja ada sekitar 5.000 orang. Belum kami ada mekaniknya, administrasi dan karyawan lainnya bagaimana?" ungkap Hantoro.

Kondisi itu diperparah dengan minimnya stimulus dari pemerintah kepada para Organda tersebut.

"Tahun lalu saja belum dapat stimulus, apalagi saat ini. Vaksin ya belum sama sekali. Kami ini tidak mau nyadong (berpangku tangan) setidaknya kasih ruang saja buat jalan," terang dia.

Baca juga: Sepekan Puasa, Harga Bahan Pokok di Kota Magelang Cenderung Fluktuatif

Baca juga: Ciptakan Alat untuk Tingkatkan Produktivitas Petani, Dosen FTP UGM Raih Hermes Award 2020

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menanggapi adanya kekhawatiran organda tersebut.

Menurutnya DIY berada di teritorial yang menguntungkan, karena sebelum masuk ke perbatasan sudah ada cek point terlebih dahulu dari wilayah Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), bahkan Jawa Timur (Jatim).

"DIY ini kan letaknya menguntungkan. Sehingga pengawasan berlapis, jadi ya mobil-mobil pribadi yang dikomersilkan itu bisa diantisipasi," tegas Made.

Selain itu, pihaknya juga memastikan di setiap terminal yang dikelola pemerintah daerah akan selalu dipantau petugas setiap saat, karena masing-masing terminal akan dibangun pos penjagaan.

"Terminal juga akan kami pantau setiap saat. Itu ada pos pemantauan nanti," pungkasnya. (hda)