Tingkatkan Capaian KIA, Disdukcapil Bantul Luncurkan M-KIA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul meluncurkan inovasi layanan M-KIA (Mobile- Kartu Indonesia Anak).
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul meluncurkan inovasi layanan M-KIA (Mobile- Kartu Identitas Anak).
Inovasi layanan M-KIA merupakan hasil kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Bantul dengan PT Pos.
Kepala Disdukcapil Bantul, Bambang Purwadi mengatakan peluncuran inovasi layanan M-KIA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.
Menurut dia, saat ini masyarakat sudah tertib administrasi kependudukan khususnya KIA (Kartu Indonesia Anak).
Baca juga: Dandim Magelang Lakukan Sertijab Sekaligus Lepas 3 Perwira Menengah yang masuk MPP
"Capaian di Kabupaten Bantul sudah 85 persen. Tetapi kan harus ditingkatkan lagi. Makanya kami luncurkan layanan ini bekerjasama dengan Kantor Pos. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dukcapil," katanya usai peluncuran di Kantor Kapanewon Bantul, Jumat (09/04/2021).
"Jadi masyarakat hanya menunggu di rumah saja. Masyarakat bisa mengajukan lewat aplikasi Dukcapil smart. Nanti KIA akan diantar ke rumah oleh kurir Kantor Pos. Ini adalah cara kami supaya capaian KIA meningkat," sambungnya.
Ia menyebut, KIA sangat penting bagi anak. Sebab KIA merupakan kartu identitas bagi anak yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari.
Kartu tersebut juga menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan sekolah.
Tak hanya itu, anak bisa mendapat diskon saat membeli keperluan sekolah.
Bahkan tidak hanya keperluan sekolah, bisa wahana permainan, hingga tempat makan.
"Bisa dapat diskon, tetapi tentu untuk tempat-tempat yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil Bantul," sambungnya.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan peningkatan kualitas layanan publik adalah indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
Karena segala bentuk aktivitas penyelenggaraan negara bermuara pada pelayanan.
Pelayanan publik harus kita maknai sebagai sebuah proses kreatif yang membahagiakan masyarakat.
