Kalangan Legislatif Minta Pemkab Kulon Progo Memproteksi Harga Beras 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan) setempat memproteksi harga beras. 

Pasalnya harga komoditas tersebut mengalami penurunan pasca pemerintah berencana mengimpor satu juta ton beras. 

Anggota DPRD Kulon Progo, Suharto mengatakan untuk menstabilkan harga bisa dilakukan dengan menjual beras daerah (rasda) kepada aparatur sipil negara (ASN). 

Baca juga: Soal Wacana Impor Beras, Kepala DPKP DI Yogyakarta : Stok Masih Bisa Penuhi Kebutuhan

"Jadi produksi panen gabah di Kulon Progo dibeli oleh Distanpangan dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kemudian bekerjasama dengan Bulog maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Karena gapoktan yang selama ini menyuplai beras sehingga mereka juga mendapatkan keuntungan," ucapnya, Rabu (31/3/2021). 

Selain itu, lanjutnya upaya ini juga untuk mendukung program bela beli Kulon Progo. 

Dengan demikian, harganya menjadi stabil. 

Menurutnya, kualitas rasda ini juga bagus tidak seperti beras kupon atau beras miskin (raskin). 

Di sisi lain ketika musim pemupukan, ada sejumlah petani yang juga sulit mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga mereka terpaksa menggunakan pupuk non subsidi yang harganya dua kali lipat dari pupuk subsidi. 

Baca juga: Tolak Rencana Impor Beras, Petani di Kulon Progo Khawatir Dirugikan

Dengan demikian menjadikan biaya produksi yang dikeluarkan dua kali lebih besar. 

Ditambah dengan ketika musim panen harganya anjlok akibat wacana impor beras sehingga membuat para petani tidak berdaya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan) Kabupaten Kulon Progo, Aris Nugroho mengatakan ketika panen raya, pihaknya sudah bekerjasama dengan bulog dan gapoktan untuk membeli gabah panen dari para petani. 

Selain itu, gapoktan juga sudah membeli gabah kelompok tani untuk disalurkan ke program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan beras ASN. ( Tribunjogja.com )