Pemkab Sleman Berencana Usulkan Simulasi Belajar Tatap Muka

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman berencana berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengusulkan agar dapat menggelar simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Hal ini menyusul aturan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro jilid keempat sudah memperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online maupun offline. 

"Kami belum menggelar belajar tatap muka. Tapi secara umum, sekolah di Sleman sudah siap (tatap muka). Kami akan diskusi dulu dengan Pemprov untuk mengusulkan simulasi belajar tatap muka," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya, Rabu (24/3/2021).

Menurut dia, semua sekolah di Kabupaten Sleman sebenarnya sudah tidak ada kendala untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Pemkab Sleman Perpanjang PPKM Mikro Mulai 23 Maret Hingga 5 April, Ini Aturan Barunya

Dari segi fasilitas, sarana prasarana, bahkan manajemen ataupun skenario pembelajaran pada masa pandemi sudah siap.

Hanya saja, kata dia, Pemerintah Kabupaten Sleman belum menerapkan pembelajaran tatap muka.

Sebab, menghormati kebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi, yaitu masih diterapkannya pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat. 

Saat ini, perpanjangan PPKM jilid keempat sudah ada 'lampu hijau' untuk menggelar pembelajaran tatap muka untuk perguruan tinggi atau akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pihaknya mengaku akan berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengusulkan supaya diperbolehkan menggelar simulasi ujicoba belajar tatap muka di sekolah.

Apabila diperbolehkan, maka uji coba akan dilaksanakan di semua sekolah.

Tentunya dengan mengedepankan Prokes dan menghindari kerumunan. 

"Jika boleh, kita akan langsung simulasi di semua sekolah. Tidak ada sampel," tuturnya. 

Kabag Organisasi Setda Sleman, Anton Sujarwo mengungkapkan, perpanjangan PPKM Mikro jilid keempat melalui Intruksi Bupati Sleman nomor 7/INSTR/2021 hampir sama dengan PPKM sebelumnya.

Baca juga: Tak Bisa Serentak, Sekolah Tatap Muka di DI Yogyakarta Harus Terapkan Skema Uji Coba Terlebih Dahulu

Tapi ada tiga poin yang berbeda. Yaitu, komposisi WFH dan WFO di perkantoran sebesar 50 persen.

Diperbolehkannya kegiatan seni, sosial dan budaya yang mengundang kerumunan sebesar 25 persen dengan prokes.

Lalu, diperbolehkan pembelajaran secara daring dan tatap muka. 

Untuk pembelajaran tatap muka, kata dia, koridornya harus dengan uji coba sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tetapi perlu ada keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. 

"Kami di daerah menyelaraskan itu. Sebelum benar-benar belajar tatap muka, maka terlebih dahulu menyiapkan sarana prasarana dan segala sesuatunya," kata dia. 

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana sebelumnya mengatakan, soal rencana pembelajaran tatap muka, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebab menurutnya, banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibahas.

Nantinya, hasil dari pembahasan tersebut, akan disampaikan kepada Kepala Daerah. 

Baca juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka Jenjang SMA Akan Digelar April, Ini Pertimbangan Disdikpora DIY

"Kepala Daerah yang memutuskan. Kami juga menunggu kebijakan dari Gubernur," ujar dia. 

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, soal pembelajaran tatap muka di sekolah pihaknya saat ini masih menunggu kebijakan dari Gubernur.

Menurut dia, Kabupaten Sleman awalnya memang berencana membuka belajar tatap muka, tetapi ditunda.

Sebab, perpanjangan PPKM dan kasus COVID-19 di Bumi Sembada masih cukup tinggi. 

"Sekarang kita menunggu dari Bapak Gubernur. Sleman ini kan COVID-19-nya tinggi. Kita harus hati-hati, belum berani buka (tatap muka)," ujar Kustini.

Pihkanya berharap, vaksinasi untuk tenaga pendidik berjalan lancar sehingga begitu semua selesai divaksin, harapannya di sekolah bisa segera membuka pembelajaran tatap muka.( Tribunjogja.com )