Wacana Sekolah Tatap Muka, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Belum Bersedia Berkomentar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyebut kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di wilayahnya siap digulirkan selepas Idulfitri, atau kisaran bulan Juni mendatang.

Namun, saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat pada Minggu (21/3/2021), Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, belum bersedia mengkonfirmasi terkait kesiapan instansinya, maupun pihak sekolah.

Budi mengatakan, sudah satu minggu terakhir ia cuti dari pekerjaan, sehingga kini belum bisa memberikan komentar apapun mengenai wacana yang disampaikan orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut.

"Nyuwun sewu, saya baru diklat satu minggu ini. Saya nggak bisa komentar, karena sedang off," katanya. 

Baca juga: Polemik Dugaan Kredit Fiktif Bank Jogja, Legislatif Sebut Ulah Sindikat Terorganisir

Diberitakan Tribun Jogja sebelumnya, kalangan legislatif dipastikan menolak wacana dimulainya kembali sekolah tatap muka, sepanjang status tanggap darurat belum dicabut.

Sebab, selama status tersebut masih melekat, artinya situasi dan kondisi Kota Yogyakarta belum sepenuhnya aman dari pandemi.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogya, Krisnadi Setyawan, mengatakan bahwa vaksinasi bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan tidak bisa dijadikan tolok ukur pemberlakuan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) offline ini.

"Jauh sebelum vaksinasi pun ukurannya tetap status tanggap darurat. Jadi, selama itu tidak dicabut, DPRD tetap menolak KBM tatap muka, ya," terangnya, Minggu (21/3/21).

Bukan tanpa alasan, lanjut Krisnadi, untuk mencabut status tanggap darurat, pemerintah harus menjamin kriteria terkait rasio penularan, rasio positif, sampai rasio meninggal, benar-benar sudah terkendali.

Seandainya itu terjamin, maka wacana sekolah tatap muka tersebut sudah layak.

"Nah, sekarang, pertanyaannya, pemerintah apakah bisa membuktikan kalau Kota Yogyakarta benar-benar sudah di ambang batas aman? Kan seperti itu," ungkapnya.

Baca juga: Bima Perkasa Jogja Kalah Telak dari Tim Asal Solo di Laga Keenam IBL

Politisi Partai Gerindra itu memahami, berulang kali Pemkot mengeluarkan klaim bahwasanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro berhasil menurunkan angka kasus Covid-19.

Hanya saja, status tanggap darurat tetap tak kunjung dicabut.

"Kalau sekarang diklaim kasus sudah menurun, ya dicabut dong tanggap daruratnya. Karena kalau KBM tatap muka itu dilaksanakan, orang tua yang dimintai persetujuan. Artinya, itu jadi tanggung jawab masing-masing," katanya. (Aka)