Yogyakarta
Vaksin Guru di DI Yogyakarta Dimulai Hari Ini, Disdikpora Targetkan Juli Mulai Sekolah Tatap Muka
Sebanyak 16.693 orang guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA/SMK/SLB yang akan menerima suntikan vaksin.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Gaya Lufityanti
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Vaksinasi terhadap kalangan guru dan tenaga kependidikan di DI Yogyakarta mulai dilaksanakan hari ini, Kamis (18/3/2021).
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY mencatat, secara keseluruhan terdapat 16.693 orang guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA/SMK/SLB yang akan menerima suntikan vaksin.
"Sudah (terdata) semua. Itu guru dan termasuk pegawai tata usaha," ucap Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (18/3/2021).
Vaksinasi dimulai bagi mereka yang bekerja di 10 sekolah.
Baca juga: Belajar Tatap Muka di Sleman Tunggu Pemerintah Pusat
Seperti diketahui, kesepuluh sekolah tersebut sebelumnya ditunjuk sebagai sekolah percontohan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.
Rinciannya adalah SMA N 1 Pajangan Bantul; SMA N 1Gamping, Sleman; SMK N 1 Wonosari Gunungkidul; SMK N 1 Yogyakarta; SMA N 1 Sentolo Kulon Progo; SMA N 9 Yogyakarta; SMA N 2 Playen Gunungkidul, SMKN 1 Pengasih Kulon Progo; SMKN 1 Bantul, dan SMKN 1 Depok Sleman.
Didik berharap agar vaksinasi dapat terselesaikan di bulan Juni 2021. Sehingga di tahun ajaran baru yang jatuh di bulan Juli 2021, seluruh sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka.
"Capaian vaksinasi guru sampai Juni selesai sehingga tahun ajaran baru bisa tatap muka semua. Tapi kita akan ngikut Dinkes karena kedatangan vaksin dan sebagainya bukan ranah kita," jelasnya.
Didik menjelaskan, sebelum menggelar sekolah tatap muka, Disdikpora akan melakukan simulasi pembelajaran luring terlebih dahulu di 10 sekolah yang disebut tadi.
Baca juga: Orang Tua Siswa Sambut Baik Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 10 Sekolah di DI Yogyakarta
Sebelumnya, pelaksanaan simulasi dan uji coba sekolah sempat mengalami penundaan karena pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Mudah-mudahan setelah PPKM mikro kedua ini selesai (tidak diperpanjang). Sehingga bisa segera uji coba tapi secara terbatas," terang Didik.
Jika PPKM kembali alami perpanjangan, pihaknya akan mengajukan izin kepada pemerintah pusat untuk menggelar uji coba secara terbatas.
Pasalnya, langkah uji coba itu sudah direncanakan matang-matang sejak lama.
"Peta modifikasi dan cara masuk sekolah sudah disiapkan masing-masing sekolah jadi kita tinggal start saja," terangnya. ( Tribunjogja.com )