Breaking News:

Pemkab Magelang Larang ASN Bepergian ke Luar Kota di Masa Libur Imlek

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup setempat untuk bepergian di masa libur Imlek

TRIBUNJOGJA/ Yosef Leon Pinsker
Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup setempat untuk bepergian di masa libur Imlek yang jatuh pada akhir pekan ini.

Larangan itu juga mengacu pada surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang dengan nomor 800/ 272/ 22/ 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Pemkab Magelang.

BOB Akan Kembali Menggelar Ajang Balap Sepeda Gunung di Borobudur Highland

"Ini arahan dari KemenPANRB juga yang telah mengeluarkan surat edaran serupa untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Jadi kami tindaklanjuti dengan aturan yang sama dan melarang ASN di lingkup Pemkab Magelang untuk bepergian di masa libur Imlek ini," kata Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, Kamis (11/2/2021).

Adi menyatakan, aturan itu berlaku selama periode libur Imlek yang jatuh pada 11 - 14 Februari 2021.

ASN di wilayah setempat tidak diperbolehkan untuk bepergian ke luar daerah dan atau mudik selama libur tahun baru Imlek 2021/ 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19. 

Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat semasa libur Imlek.

HEBOH Buku Pelajaran Sosiologi Memuat Konten Situs Dewasa, Begini Penjelasan Penerbit asal Klaten

Dan juga mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Magelang.

Adi menyatakan, apabila ASN terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Jika ada ASN yang melanggar, maka akan diberi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2012 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (jsf)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved